Komitmen Pemda Belum Jelas

JAKARTA- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Syarif Hasan menerangkan bahwa hingga saat ini belum menerima adanya komitmen yang tegas dari stakeholder terkait dengan program pengembangan One Village One Product (OVOP).

"Saat ini belum ada komitmen yang kami terima, terutama pemerintah daerah (Pemda)  dalam pengembangan OVOP di daerahnyaSehingga, kami menilai bahwa program ini terkesan hanya program dari pemerintah pusat

BACA JUGA: Pemda Diminta Atasi Kebocoran PDAM

Padahal tidak demikian," terangnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/2).

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program OVOP sangat ditentukan oleh komitmen dan peran aktif dari seluruh komponen lintas pelaku yang ada di suatu daerah"Dengan kondisi seperti ini yang akhirnya menghambat pelaksanaan program OVOP," keluhnya.

Lebih lanjut Syarif menjelaskan, faktor lain yang menghambat OVOP adalah kurangnya koordinasi lintas sektor di pusat ke daerah terutama menyangkut fokus komoditas atau produk yang ingin dikembangan serta lokasi pengembangan OVOP.

"Ada beberapa rencana yang sudah kami tetapkan

BACA JUGA: Pemerintah Tak akan Tambah Utang

Salah satunya, penentuan produk atau komoditas serta lokasi pengembangan OVOP sebaiknya akan disepakati pada awal perencanaan program dengan instansi-instansi terkaitSehingga, alokasi sumber daya termasuk alokasi anggaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi," paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto menyarankan sebaiknya pemerintah lebih serius dalam penanganan pengembangan program OVOP

BACA JUGA: Penerbitan Surat Utang Capai Rp44,6 Triliun

"Sebaiknya harus ada perincian jumlah target desa, produk unggulan per desa, serta target tenaga kerja yang dapat dipekerjakan, sehingga proses pengembangan program OVOP ini akan terlihat jelas," tegas Airlangga kepada wartawan.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian KUKM, jumlah tenaga kerja UMKM yang bekerja di sektor riil sebanyak 53,3 juta orang, sedangkan jumlah tenaga kerja UMKM di sektor informal sebanyak 37,3 juta orang.

Untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah telah mengadopsi program OVOP dari Taiwan, dengan mengembangkan program OVOP di Garut, Cianjur, Badung serta Bangli di Provinsi BaliProduk pengembangan di empat daerah yang telah menjadi proyek percontohan itu berbasis hortikultura(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Turunkan Suku Bunga KUR