jpnn.com - JAKARTA - Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengaku belum mengetahui siapa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bermasalah, seperti versi Indonesia Corruption Watch.
Buwas, panggilan karibnya, juga tidak tahu apakah penelusuran ICW itu sama dengan catatan Polri yang sudah diserahkan kepada panitia seleksi capim KPK.
BACA JUGA: Kewenangan Kemenag Soal Haji Bakal Dipangkas
"Saya belum tahu siapa yang disebut bermasalah sama ICW, sama atau tidak ya kami tidak tahu," katanya.
Hanya saja, jenderal bintang tiga yang karib disapa Buwas itu mengingatkan, jika nanti calon yang lolos ternyata sosok yang berdasarkan rekomendasi Bareskrim bermasalah dan harus ditindaklanjuti, maka yang pertama bertanggungjawab adalah panitia seleksi KPK.
BACA JUGA: Saya Belum Pernah dengar Pasien Sakit Jiwa Bakar RS
"Saya akan tanya, rekomendasi Bareskrim dipakai atau tidak? Kami kan kerja, bukan main-main," ungkapnya.
Buwas menegaskan, ini bukan masalah memaksakan sepihak kehendak Bareskrim. Namun penelusuran yang dilakukan itu merupakan kegiatan resmi Polri. Data-data yang diserahkan juga otentik, bukan opini.
BACA JUGA: Ketua Komisi II Janji Perjuangkan Aspirasi Pemekaran
"Kalau tidak dianggap bagaimana? Memang permintaan (pansel) ke kami cuma mainan? Jadi, ya jangan sekadar formalitas," ujar Buwas mengultimatum.
Buwas tak ingin disalahkan jika nanti ada capim yang bermasalah atau memiliki catatan pidana diloloskan pansel, kemudian diusut Bareskrim. Sebab, sedari awal Bareskrim sudah memberikan catatan dan rekam jejak para capim sesuai yang dimintakan pansel.
"Saya sudah bilang kan dari awal, jika nanti saya mengusut penegakan hukum jangan seolah-olah disebut kriminalisasi. Teman-teman juga tolong catat itu," ungkapnya.
Karenanya, Buwas kembali menegaskan, jika calon pimpinan KPK yang dalam catatan Polri memiliki catatan pidana tetap lolos, maka pihaknya akan mempertanyakan kepada pansel. "Jangan nanti saya yang dituduh kriminalisasi, rekayasa, tidak, bukan begitu. Dan satu lagi, Polri tidak ada maksud intervensi," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oiii... PNS, Pemerintah Siapkan Uang Rp 1,3 Triliun untuk THR Tahun Depan
Redaktur : Tim Redaksi