jpnn.com, ROMA - Salah satu komunitas China terbesar di Italia mengatakan mereka sedang dihukum secara tidak adil oleh aturan wajib kartu vaksinasi COVID-19 yang diberlakukan pemerintah.
Komunitas China di Italia itu meminta pihak berwenang untuk membuat interpretasi aturan yang fleksibel.
BACA JUGA: Final Thomas Cup: Bedah Kekuatan Indonesia dan China, Siapa Lebih Unggul?
Kartu vaksinasi yang disebut Green Pass telah memicu protes di beberapa kota di Italia sejak pemerintah mewajibkannya di tempat kerja mulai 15 Oktober.
Kartu itu berfungsi untuk menunjukkan bukti bahwa seseorang telah divaksin untuk kekebalan terhadap COVID, sembuh setelah terinfeksi sebelumnya, atau memiliki hasil tes negatif virus corona.
BACA JUGA: Mantap! Jojo Antar Indonesia Rebut Piala Thomas dari China
Keluhan terbaru datang dari 25.000 komunitas China di kota Prato, Tuscan, yang tumbuh di sekitar industri tekstil lokal.
BACA JUGA: Lagu Cinta Dicap Menista, 2 Biduan Ini Lenyap dari Medsos China
Banyak dari mereka, yang telah divaksin di China dengan vaksin buatan China -- Sinovac, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Green Pass.
Kepala komunitas China di Prato, Luca Zhou Long, mengirim surat kepada pemimpin daerah Tuscan Eugenio Giani untuk memintanya menyelesaikan "rintangan birokrasi" yang membuat banyak warga keturunan China di Italia tidak dapat pergi bekerja karena tidak mendapat Green Pass.
"Jelas bahwa situasi ini melibatkan kesulitan yang cukup besar untuk produksi, bukan karena kurangnya vaksinasi tetapi karena ketidakmungkinan untuk mendapatkan sertifikat (vaksinasi)," tulis Long dalam surat yang dipublikasikan pada Selasa (19/10).
Satu-satunya vaksin COVID yang diakui oleh Italia untuk bisa mendapatkan Green Pass adalah vaksin buatan Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca.
Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara pribadi telah menyatakan skeptisisme terhadap vaksin Sinovac.
"Vaksin China ... telah menunjukkan bahwa khasiatnya tidak memadai," kata Draghi pada Juni.
Baik pemerintah maupun otoritas Tuscan sejauh ini tidak menanggapi seruan Long.
Namun, komunitas China di kota Prato mungkin masih terus berharap dengan melihat sebuah kasus serupa yang terjadi di San Marino, sebuah republik kecil yang terkurung daratan yang dikelilingi oleh wilayah Italia utara.
San Marino, tidak seperti Italia, mengizinkan penggunaan vaksin Sputnik buatan Rusia.
Pemerintah Italia pada minggu ini memutuskan bahwa penduduk San Marino yang bekerja di Italia dan telah mendapatkan suntikan vaksin Rusia akan dibebaskan dari keharusan membawa Green Pass hingga 31 Desember 2021. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil