jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai Gubernur Anies Baswedan tidak punya empati kepada warganya sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikannya terkait keputusan Anies menghadiri resepsi pernikahan anak Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di saat sebagian warga ibu kota tengah menderita karena banjir pada Minggu (7/11) lalu.
BACA JUGA: Pemprov DKI Bangun Ribuan Sumur Resapan, Ferdinand: Anies Baswedan Tidak Paham
"Tak pantas seorang gubernur malah pergi ke pesta pernikahan dan itu lokasinya di luar kota, sedangkan ibaratnya di Rumahnya (DKI Jakarta) sendiri tengah kebanjiran, seperti tidak ada rasa empatinya, malah memilih untuk meninggalkan Warganya di tengah bencana seperti ini," ketus Kent dalam keterangannya, Selasa (9/11).
Kent mengatakan seorang pemimpin seharusnya mempunyai jiwa melayani, berani berkorban dan harus siap siaga untuk warganya selama 24 jam.
BACA JUGA: Jakarta Banjir Lagi, Pak Anies Malah Sibuk Kasih Makan Kucing
Apalagi ketika berhadapan dengan ancaman tahunan seperti banjir di Jakarta.
"Jangan hanya bisa janji-janji manis saja pada saat kampanye, dan pada kenyataannya omong kosong semua,"ujar politikus PDI Perjuangan itu tegas.
BACA JUGA: Saran Pakar Tata Kota soal Sumur Resapan, Gubernur Anies Harus Baca
Perlu diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan sebanyak 91 RT masih terendam banjir hingga Senin 8 November 2021, pukul 06.00 WIB.
Menurut Kent, program penataan dan normalisasi sungai di DKI Jakarta harus segera dilakukan. Maka seluruh pendekatan teknikal atau struktural melalui pembangunan fisik infrastruktur harus dilakukan dalam upaya mengurangi resiko bencana banjir.
”Jelas itu saja belum cukup. Karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal atau non-struktural, seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan perilaku masyarakat,” kata Kent.
Kent pun meminta kepada Pemprov DKI Jakarta cermat dalam melihat situasi ini. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan stakeholder terkait diyakini mempercepat proses pembebasan lahan.
”Kalau tidak dinormalisasi, mau pakai cara apa lagi? Kalau tidak digusur apa ada kata lain? Normalisasi itu kalimat halus. Jangan bermain pakai kata-kata lah, kalau ujung-ujung, realitanya sama aja. Sekarang tugasnya diselesaikan dulu, dari pembebasan lahan sampai pembayaran ahli waris,” tegasnya.
Untuk saat ini, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta perlu fokus dalam membebaskan lahan untuk normaliasi Kali Ciliwung terlebih dahulu.
Apabila usaha ini selesai dilakukan, maka area di sekitar Kali Ciliwung diharapkan bisa bebas banjir setelah di sheet pile.
"Tidak akan sulit jikalau ada komitmennya, yang sulit itu kalau tidak dikerjakan dan banyak alasan. Lakukanlah pendekatan kapada masyarakat lewat secara human interest. Motornya ya gubernur," timpal Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
Sebaliknya, jika Gubernur Anies Baswedan tidak ingin melakukan penggusuran kepada warga DKI Jakarta untuk normalisasi sungai karena enggan terbentur dengan janji kampanyenya, maka akan sulit terealisasi.
"Maka sejak awal saya sampaikan, masyarakat jangan dijadikan objek berharap adanya perubahan. Narasi harus selaras dengan bukti kerja. Mapping dan observasi dulu permasalahan di Jakarta, kalau memang enggak sanggup ya jangan jadi gubernur," ketus Kent.
Kent juga mengkritisi pernyataan Wagub DKI Ariza yang menyatakan, penyelesaian banjir tidak dapat tuntas hanya satu periode kepemimpinan gubernur. Oleh karena itu, kata Kent, Gubernur DKI Anies tak perlu banyak dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi pada kenyataannya tidak ada yang terelisasikan.
”Jadi kepala daerah itu harus punya hati yang ikhlas dan konsekwensi dengan janjinya. RPJMD seharusnya dilaksanakan dan jangan membuat target yang ketinggian tapi enggak bisa di eksekusi. Buktikan jangan cuma jago ngomong, tetapi harus juga jago action, jangan kerjaannya ngebohongin Masyarakat DKI Jakarta melulu" tutup Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil