JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, segera mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap PT Freeport yang beroperasi di Papua"Sebab, perusahaan tambang itu sudah menjadi biang kerok konflik Papua," kata Presidium IPW Neta S Pane, Sabtu (29/10) di Jakarta
BACA JUGA: Dibayar Harian, Guru Honorer Protes
IPW juga mendesak Presiden untuk meminta klarifikasi dari Kapolri sehubungan dengan keterangan PT Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana 14 juta dolar US perempat bulan kepada Polri
BACA JUGA: Pantura Sambut Tim Kajian Pemekaran
IPW mengingatkan agar Presiden tak perlu berwacana yang tidak urgen seperti permintaan pada jajaran pemerintah untuk berdialog dengan Amnesti International
BACA JUGA: Bupati Ajak Warga SMS Dukung Komodo
Sebab, penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya digantungkan pada Polri," tegas Neta.Dijelaskan Neta, pemerintah pusat harus serius menyelesaikan masalah sosial dan politik di sanaAda pun masalah keamanan, kata Neta, itu hanya efek dari ruwetnya masalah sosial dan politik di Papua
Dia menjelaskan, saat ini terjadi konflik segi tujuh di PapuaYakni antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, buruh lokal Freeport yang didiskriminasi, kepentingan asing yang tetap ingin merampok kekayaan alam PapuaKemudian, elit-elit politik yang mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang mau memperkaya diri sendiri, kelompok-kelompok separatis yang ingin merdeka, dan pemerintah pusat"Semua berkecamuk jadi satu," ujarnya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peduli Bahasa Indonesia, Gubernur Sultra Dihadiahi Pin Emas
Redaktur : Tim Redaksi