Konflik Dualisme di KNPI Jabar Tak Kunjung Usai

Jumat, 08 Desember 2017 – 19:37 WIB
Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, Siti Aisyah. Foto: Go Bekasi/JPG

jpnn.com, BANDUNG - Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, Siti Aisyah merasa bahwa mediasi yang dilakukan untuk konflik dualisme di organisasi itu tidak maksimal.

Sebelumnya, memang untuk ,enyikapi konflik dualisme KNPI Jabar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Yudha Munajat Saputra, telah menugaskan Husni Mubarok selaku Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) untuk melakukan mediasi kedua belah pihak.

BACA JUGA: Pemerintah Bentuk Tim Perumus Rekonsiliasi

Menurut Aisyah, Husni terlalu memaksakan kehendak tanpa terlebih dahulu mendengarkan duduk permasalahan dari para pihak, terutama dari pihaknya.

“Seharusnya sebagai mediator harus bisa terlebih dahulu mendengar pendapat dari para pihak. Lantas mencari jalan tengah sebagai solusi terbaik. Bukan justru memaksakan kehendak untuk melaksanakan Musda meski tidak menyentuh hal-hal yang substantif,” ujar Aisyah seusai memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA: Gelar Rakerda, KNPI Jabar Ajak Pemuda Bersatu

Menurutnya, untuk bisa melaksanakan rekonsiliasi seperti yang diamanatkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Dispora atau orang yang mewakilinya harus terlebih dahulu memahami sebab konflik dan duduk permasalahan.

Siti menyampaikan bahwa pihaknya yang terlebih dahulu menawarkan opsi Musda Rekonsiliasi beberapa bulan yang lalu.

“Ada isu bahwa saya menolak Musda Rekonsiliasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin meluruskan bahwa sebetulnya saya yang terlebih dahulu mengusulkan agar dilaksanakan Musda Rekonsliasi, tapi ditolak. Eh, sekarang justru ingin Musda karena masa kepengurusan mereka sudah habis," tegas Aisyah.

Aisyah menambahkan akan adil jika Musda Rekonsiliasi sama-sama dilaksanakan di tengah masa kepengurusan.

Saat ini, masa jabatan DPD KNPI yang dipimpin oleh Siti Aisyah berlaku sampai tahun 2019 sementara periode Saca Suhendi sudah habis sejak beberapa bulan lalu.

“Sekarang, mereka memang harus musda, sudah habis waktunya, kemudian saya dipaksa harus ikut. Kan tidak adil itu namanya," imbuh Aisyah.

Oleh karena itu, terkait dengan rencana Musda Rekonsiliasi yang rencananya akan digelar akhir Desember ini, Aisyah menegaskan bahwa dia menolak untuk turut serta karena merasa banyak persoalan prinsipil yang justru belum selesai dikomunikasikan.

“Saya ingin Musda Rekonsiliasi betul-betul berangkat dengan semangat kebersamaan. Untuk bisa mencapai itu, para pihak harus terlebih dahulu memutuskan hal-hal prinsip yang selama ini menjadi penyebab konflik. Intinya, Musda terlalu dipaksakan dan tidak rekonsiliatif.” pungkas Aisyah. (flo/jpnn)


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler