jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyoroti konflik internal yang melanda Partai Hanura. Menurut dia, tak seharusnya konflik internal mencuat hingga membelah partai yang didirikan Wiranto itu menjadi dua kubu.
Yasonna mengatakan, konflik berkepanjangan tak akan menguntungkan bagi Hanura. Karena itu, Hanura sebaiknya bisa segera mengatasi persoalan internalnya ketimbang malah merugi.
BACA JUGA: Pengamat: Belum Tentu Kubu Oso Yang Diakui
“Kedua pihak sebaiknya duduk bersama. Cobalah cari penyelesaian karena pertikaian ini akan merugiakan Hanura,” ucap dia di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).
Yasonna mengaku telah mengirimkan surat keputusan (SK) Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Hanura kepada Oesman Sapta Odang (OSO). Tapi, dia juga mengaku menerima berkas hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura kubu Sarifuddin Sudding Cs.
BACA JUGA: Yakinlah, Hanura tak akan Evaluasi Dukungan ke Jokowi
“Kan SK sudah ada, kemudian ada kelompok (munaslub) Ambahara (pengurus Hanura kubu Sudding, red). Dari kelompok Ambahara datang ke saya menyerahkan hasil munas," tambah dia.
Namun, politikus PDI Perjuangan itu tak buru-buru mengambil langkah. Dia lantas menghubungi Mentero Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang juga ketua Dewan Pembina Hanura.
BACA JUGA: Dua Pihak yang Berseteru di Hanura Sama-Sama Dukung Jokowi
Yasonna mengingatkan Wiranto bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPI) sedang melakukan verifikasi terhadap partai politik yang akan mengikuti Pemilu Legislatif 2019. Karena itu Yasonna mengatakan, konflik internal Hanura jangan sampai membuat partai yang berdiri pada 2006 itu tak bisa ikut pemilu.
Menurut Yasonna, SK Kemenkumham bernomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Hanura di bawah pimpinan Oso justru demi mempermudah partai pemilik 16 kursi di DPR RI itu untuk menjalani verifikasi KPU.
"SK yang lalu dalam rangka kepastian, supaya ikut verifikasi partai politik karena Pak OSO tidak bisa tanda tangani surat tanpa sekjen (Sudding, red). Sekjen tidak bisa tanda tangani surat tanpa ketua umum, maka untuk kepastian saya kasih," tandas dia.(mg1/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebaiknya Wiranto Lepas Jabatan Menteri Demi Hanura
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan