JAKARTA - Kekerasan yang terjadi akibat gesekan antara warga dengan perusahaan perkebunan ataupun pertambangan terus mengundang kritikPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) mennilai rangkaian kekerasan itu seharusnya menyadarkan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang komprehensif
BACA JUGA: PAN Ingin Capres Koalisi Berbasis Popularitas
Sekjen DPP PKB, Imam Nahrawi, menilai kekerasan sosial yang berakar dari maslah pertanahan baik di Riau, Mesuji ataupun Bima, sudah memasuki stadium paling mengkhawatirkan
BACA JUGA: PDIP Siap Motori HMP
"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilik modal bersembunyi di belakang aparat keamanan dalam menghadapi tuntutan warga," ujar Nahrawi kepada JPNN, Senin (26/12)Nahrowi juga mengatakan, reformasi di kepolisian seharusnya mampu merubah tabiat aparat Polri agar paham dan menghormati HAM
BACA JUGA: Tetap di Nasdem, Calon Golkar Dicoret
"Aparat seharusnya netral dalam mengamankan aksi-aksi rakyat menuntut penyelesaian konflik pertanahanPolri juga harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukannya pendekatan keamanan yang berujung pada jatuhnya korban," kritiknya
Yang tak luput dari kritikan Nahrawi adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang seharusnya berada di garis depan dalam reformasi agrariaTapi menurutnya, BPN justru terkesan diam dan kurang mengambil tegas dalam mengatasi konflik pertanahan"Hal-hal yang dilakukan BPN selama ini hanyalah tindakan administratif belaka tanpa diiringi pengambilan kebijakan yang substantif menyelesaikan konflik-konflik pertanahan," tudingnya.
Karenanya PKB berharap Presiden SBY turun tangan langsung memimpin pengatasan konflik pertanahanSebab, kekerasan antar masyarakat dan aparat ini hanyalah dampak dari konflik pertanahan"Presiden sejak 2006 lalu telah mencetuskan reforma agraria, kami tidak ingin kemauan baik Presiden ini justru disandera oleh ketidakmengertian BPN, aparat keamanan dan pemilik modal," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maju di Pilgub Jabar, Oneng Minta Restu Mega
Redaktur : Tim Redaksi