jpnn.com - JAKARTA - Kongres partai pemenang pemilu, PDIP tinggal menghitung hari. Partai banteng moncong putih yang dipimpin Megawati Soekarnoputri akan menggelar hajatan lima tahunan itu pada 9-12 April di Bali. Selain memilih dan menetapkan ketua umum periode selanjutnya, berbagai agenda penting akan dihelat di sana.
Pengajar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung Firman Manan mengatakan, penyelenggaraan kongres PDIP punya beberapa nilai strategis yang sangat penting.
BACA JUGA: Sidang Praperadilan Jero Wacik Digelar Pekan Depan
Salah satunya adalah meneguhkan posisi PDIP sebagai partai pemerintah (the ruling party). Dimana, PDIP berkepentingan untuk mensukseskan visi Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia yg berdaulat, mandiri dan berkepribadian, serta merealisasikan 9 agenda prioritas pemerintahan (Nawacita).
“Jadi bagaimanapun, keberhasilan Presiden Jokowi dalam merealisasikan visi misinya selama lima tahun ke depan akan berdampak positif bagi relasi antara PDIP dengan rakyat,” kata Firman, Selasa (7/4).
BACA JUGA: Kubu Ancol Masih Ngotot soal Fraksi Golkar di DPR
Selain itu, kongres kali ini bisa digunakan sebagai ajang untuk meneguhkan komitmen Jokowi guna mendapatkan dukungan politik secara optimal dari PDIP. Nah, dukungan politik itu hanya dapat dilakukan apabila Presiden membangun komunikasi politik yang efektif dengan kader-kader PDIP.
Menurutnya, Jokowi selayaknya membuka komunikasi politik dengan seluruh kekuatan politik di DPR. Menurut Firman, Jokowi harus mengkomunikasikan berbagai agenda politik dan pemerintahan yang sedang dan akan dilaksanakan kepada kader-kader PDIP khususnya yang duduk di DPR.
BACA JUGA: Istana Minta Pencabutan Perpres Mobil Uang Muka Pejabat Dimaklumi
Kemudian kata Firman, kader-kader PDIP juga harus memberikan informasi dan masukan kepada presiden tentang dinamika politik terbaru di DPR sehingga Presiden dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam relasi dengan DPR.
“Sebaiknya, PDIP juga harus berinisiatif mengkoordinasikan dukungan politik partai-partai di DPR untuk mendukung kebijakan dan program yang diinisiasi oleh pemerintah dengan mengedepankan semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun negara,” kata Firman.
Menurutnya, karena legitimasi politik Jokowi dan PDIP berasal dari rakyat, maka menjadi penting bagi Presiden dan partainya untuk terus meneguhkan komitmen berjuang demi kepentingan publik.
Caranya, pemerintah harus terus menginisiasi berbagai kebijakan dan program yang pro-rakyat, serta terus membangun komunikasi dengan rakyat. Selain itu Presiden dan PDIP juga harus mengantisipasi timbulnya sentimen negatif publik apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Belum Pastikan Hadiri Pembukaan Kongres IV PDIP
Redaktur : Tim Redaksi