jpnn.com, JAKARTA - Gerakan untuk melakukan percepatan Munas Partai Golongan Karya (Golkar) terus mengemuka. Konon, 25 DPD I Golkar sudah melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah percepatan ini.
Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini menyebut pertemuan sudah mengerucut ke jadwal percepatan Munas.
BACA JUGA: Golkar Ogah Bahas Penambahan Anggota Koalisi Indonesia Kerja
"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis di Jakarta, Minggu (26/2)
Untuk jadwal, lanjut pria yang pernah menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Papua itu, menyebut Munas sangat mendesak harus dilaksanakan pada akhir Juli.
BACA JUGA: Golkar Hanya Raup 85 Kursi di DPR, Azis Samual: Ketum dan Sekjen Harus Mundur
Baca: Borneo FC Penuh Ambisi Curi Poin di Kandang Madura United
"Kami maunya Juli akhir, nanti kami akan buka kalau sudah waktunya siapa saja DPD I ini," tuturnya.
BACA JUGA: Misbakhun: Cak Imin Bisa Ikut Paket Golkar Untuk Pimpinan MPR
Azis sebelumnya juga mendesak agar Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Tuntutan itu mengemuka setelah Golkar hanya meraih 85 kursi.
"Target di awal, Golkar harus mencapai 110 kursi di DPR RI. Tapi ini jauh, kami juga hanya duduk di posisi ketiga, ini tak
semestinya terjadi, artinya Airlangga sebagai Ketua Umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur," ungkapnya.
Sesuai hasil rekapitulasi Pemilu 2019 Partai Golkar hanya ada di posisi ketiga dengan raupan 12,31 persen atau setara 17.229.789 suara.
"Targetnya 18 persen, ini malah berkurang dan jauh dari target. Sudah jelas gagal total Airlangga dan Sekjennya," tandasnya.
Azis juga tak habis pikir, suara yang didapatkan Golkar ternyata bukan karena kemampuan Ketum dan Sekjen mengkonsolidir partai. Tapi, karena perjuangan Caleg-Caleg incumbent.
"Ketum dan Sekjen tak bisa membuat roda partai berjalan baik. 85 kursi yang didapatkan karena perjuangan para Caleg incumbent, sementara Ketum dan Sekjen tak bisa membuat suara partai bertambah. Sebagai catatan, Itu 85 persennya, Caleg incumbent semua, ini berarti roda kaderisasi partai nggak jalan, partai tak mampu mendorong penambahan, justru terpuruk kalah sama partai lain," tandasnya.
Baca: Gede Widiade Isyaratkan Tambah Pemain Baru Hadapi Liga 2
Airlangga sendiri awalnya optimistis Golkar bakal bisa menempel dan bersaing dengan PDIP berebut juara Pileg. Apa daya, Golkar di bawah nakhodanya ternyata bersaing dengan Gerindra saja kesulitan sehingga tak bisa menjadi runner up Pileg 2019.
Jangankan menyamai capaian pada 2014 lalu, untuk mengejar capaian hasil survey saat Setya Novanto memimpin yang diprediksi dapat 16 persen, nyatanya tak mampu dan hanya dapat 12,31 persen.
Sebagai perbandingan jumlah kursi yang didapatkan Golkar pada 2014 lalu mencapai 91 kursi. Namun, pada 2019 yang jumlah total kursi keseluruhan bertambah dari 560 menjadi 575, Golkar hanya dapat 85.
"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional saja nambah, ini malah turun. Ketua Umum tak mampu ini artinya," tegas dia.(jpg/jpnn)
Jumlah Kursi Golkar di Empat Pemilu Terakhir
2004: 127 kursi
2009: 105 kursi
2014: 91 kursi
2019: 85 kursi
Tahun 2014 total kursi hanya 560, pada 2019 bertambah menjadi 575 kursi
Jumlah Suara
2004: 24.480.757 suara
2009: 15.037.757 suara
2014: 18.432.312 suara
2019: 17.229.789 suara
Catatan:
Suara Sah 2014= 124.972.491 suara
Suara sah 2019= 139.971.260 suara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar dan Nasdem Incar Kursi Ketua MPR, Cak Imin: Insyaallah Saya yang jadi
Redaktur & Reporter : Budi