Konon, Anggaran PPPK 2021 Sudah Ada, Kok Baru 40 Persen Guru Honorer Diangkat

Jumat, 15 April 2022 – 10:28 WIB
KemenPAN-RB memastikan PPPK dari guru swasta masih aman sementara ini karena ada kebijakan menPAN-RB. Lalu, bagaimana tahun depan? Ilustrasi. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kabupaten Blitar Sri Hariyati menyoroti pernyataan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim soal anggaran PPPK.

Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada 13 April, menyatakan pemerintah menyiapkan dana untuk satu juta PPPK guru. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing daerah lewat dana alokasi umum (DAU).

BACA JUGA: PPPK Diguyur Rapelan, THR, Tukin, Gaji ke-13, Honorer Masih Merana

"Saran saya, Mas Nadiem enggak usah ngomong program 1 juta PPPK guru untuk memenuhi kekosongan akibat banyak PNS yang pensiun," kata Sri Hariyati kepada JPNN.com, Jumat (15/4).

Sri yang juga ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar ini mengungkapkan semua tahu bagaimana di awal-awal program 1 juta PPPK guru, Nadiem Makarim begitu bersemangat melakukan sosialisasi.

BACA JUGA: DPR: 100 Ribu Guru Swasta Lulus PPPK Jangan Dipindahkan ke Sekolah Negeri

Setiap kunjungan ke daerah, Nadiem bicara kepada media massa sangat berapi-api dengan program tersebut. Alasannya, inilah caranya memuliakan guru honorer.

"Mas Nadiem juga berkeliling daerah minta agar mengajukan kuota sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan daerah. Katanya, anggarannya sudah ada," ucapnya.

BACA JUGA: Penegasan Nadiem Makarim soal Seleksi PPPK Tahap 3, Guru Honorer Siap-Siap Saja

Namun, saat pelaksanaan PPPK guru 2021 baru tercium bahwa program ini hanya besar di statement.

Sebab, kata Sri, pelaksanaannya berkali-kali molor, bahkan ada daerah yang menarik diri karena tahu anggaran PPPK ditanggung APBD.

Di sisi lain, Pemda juga dibebankan dengan penangangan Covid-19.

"Kayaknya yang bohong ini Mendikbudristek kalau dana sudah ada. Buktinya, Dia mengelak statement-nya sendiri soal tidak pernah menjanjikan mengangkat 1 juta guru PPPK dari honorer," ucapnya.

Bukti kebohongan pemerintah juga terlihat pada pengangkatan PPPK guru tahap 1 dan 2 yang berjalan lambat. Hingga saat ini baru sekitar 40 persen guru yang mendapatkan SK PPPK.

P2G sangat menyesalkan, pejabat sekelas menteri bicara seenaknya sendiri, apalagi seorang Mendikbudristek seharusnya menjadi panutan semua anak negeri.

"Bagaimana bisa memimpin dunia pendidikan kalau ngomongnya saja enggak jelas. Ingat lho, Mas Nadiem itu panutan anak didik seluruh Indonesia ," pungkasnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Daerah Ini Tidak Mengajukan Usulan Formasi Guru PPPK 2022, Alasannya Mengejutkan


Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler