jpnn.com, JAKARTA - Staf khusus presiden bidang ekonomi Arif Budimanta menyebutkan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan komitmen mengentaskan kemiskinan di Indonesia seperti menjadi mandat konstitusi Indonesia dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.
Arif kemudian membeberkan angka kemiskinan pada 2022 sebesar 9,7 persen yang berstatus terendah selama 20 tahun terakhir.
BACA JUGA: Sukses Berantas Kemiskinan di Tibet, Xi Jinping: Kebahagiaan Adalah Hak Asasi Utama
Dia mengatakan itu saat hadir dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) tentang persiapan parpol berlambang Banteng moncong putih menyambut Rakernas III.
"Kemiskinan pada saat ini 9,7 persen. Jadi, terendah dalam 20 tahun terakhir," kata alumnus Universitas Indonesia itu di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (5/6).
BACA JUGA: Ganjar Berpesan ke Kades: Genjot Penurunan Stunting, Kemiskinan Ekstrem hingga Optimalisasi Anggaran
Menurutnya, angka kemiskinan pada 2022 sebesar 9,7 persen bisa lebih kecil apabila Indonesia tidak terhantam Covid-19.
"Seharusnya kalau tidak ada Covid, angkanya rendah di bawah 9,7 persen tadi," ujar Arif.
BACA JUGA: Senator Filep Ajak USAID Bekerja Sama Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Tanah Papua
Dia melanjutkan pemerintahan era Jokowi sebenarnya juga berkomitmen mengentaskan kemiskinan ekstrem seperti menjadi komitmen negara-negara global.
Dia bahkan menyebut pemerintahan Jokowi menginginkan kemiskinan ekstrem bisa tuntas pada 2024 atau lebih cepat dari target global pada 2030.
"Disepakati negara dalam persidangan PBB pada 2015, menjadikan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan itu mengakhiri kemiskinan ekstrem di tahun 2030, tetapi pemerintah punya komitmen untuk menyelesaikan pada 2024," ujar Arif.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2022 di posisi 1,5 persen atau turun 2,5 persen dibandingkan 2020 di angka 4 persen.
Dia mengatakan harus ada ekstra usaha untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di Indonesia dari 1,5 persen.
Arif menyebutkan perlu dukungan semua pihak seperti kepala daerah, dunia usaha, sampai fraksi di DPR untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Bersama-sama menyelesaikan problem global dan nasional agar kemudian kemiskinan ekstrim ini bisa tercapai 0 persen pada 2024," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menyambut positif rencana PDIP karena mau membahas soal kemiskinan dalam Rakernas III yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan pada 6-8 Juni 2023.
Adapun, tema Rakernas III PDIP pada 6-8 Juni 2023 ialah Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara.
"Harapan kami tentunya, pertama komitmen dapat terbangun secara bersama-sama dikanalisasi, diinisiasi oleh kepala daerah dari PDIP yang kemudian menjadi komitmen bersama dalam Rapat Kerja Nasional pada 6-8 Juni mendatang, sehingga kemudian apabila bisa tercapai pada 2024 secara paralel kemudian persiapan mencapai kemiskinan 0 persen pada 2024," ujar Arif. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan