jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Adi Prayitno menjelaskan dua pertimbangan yang dimiliki Presiden Joko Widodo dalam menentukan penjabat (pj) kepala daerah.
Dia menilai, jika Jokowi banyak menunjuk kader PDIP sebagai pj kepala daerah, publik akan ramai membicarakan hal tersebut.
BACA JUGA: Safari Keliling Sumbar, Zulkifli Hasan Dikawal 7 Kepala Daerah
Untuk itu, lanjut dia, Jokowi perlu mempertimbangkan asas meritokrasi yang berdasarkan pada kompetensi individu dalam menentukan pj kepala daerah.
Di sisi lain, mantan wali kota Solo itu juga memungkinkan untuk mempertimbangkan aspek kedekatan politik dengan para kader PDIP.
BACA JUGA: Arahan Kemendagri untuk Seluruh Kepala Daerah, Tolong Segera Dilaksanakan
"Kalau untuk menghindari kegaduhan, ya, memang harus diserahkan kepada ASN setempat," kata Adi kepada JPNN.com, Rabu (5/1).
Salah satu kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
BACA JUGA: Arahan Menkes Budi kepada Kepala Daerah Soal Penanganan Omicron, Mohon Disimak!
Adi mengatakan sosok calon pengganti Anies lebih baik berasal dari pejabat daerah di DKI Jakarta.
Sebab, Anies Baswedan tidak berafiliasi dengan partai mana pun.
"Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa semua partai juga punya kepentingan. Kader kader terbaik merekalah yang kemudian ditunjuk sebagai pj," ujar Adi Prayitno.
Diketahui, sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022 ini.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, kekosongan jabatan ini akan diselesaikan melalui pengangkatan pj wali kota, bupati, dan gubernur untuk bertugas sampai Pilkada 2024.
Kementerian Dalam Negeri akan mengajukan nama-nama calon pj kepala daerah lalu dipilih secara langsung oleh Presiden Jokowi. (mcr9/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Adil
Reporter : Dea Hardianingsih