jpnn.com, JAKARTA - Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. BSI merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.
Dengan besarnya peran dan pengaruh BSI, tentu segala permasalahan yang terjadi di dalamnya akan menjadi sorotan publik dan berpotensi mempengaruhi citra dari pihak yang bertanggung jawab atas pengawasannya, termasuk Menteri BUMN.
BACA JUGA: Menteri Hadi Pastikan Warga Terdampak Proyek Tol Yogya-Bawen Dapat Ganti Untung
Gangguan layanan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) pada hari Senin, 8 Mei 2023, telah menimbulkan pertanyaan tentang dampak potensial insiden ini terhadap elektabilitas Menteri BUMN yang dikabarkan menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pada pemilihan 2024.
Menteri BUMN bertanggung jawab atas pengawasan dan kebijakan strategis BUMN, termasuk BSI. Mereka juga memainkan peran penting dalam penunjukan dewan direksi dan komisaris bank tersebut.
BACA JUGA: Pemprov DKI Belum Ganti Rugi 12 Warga yang Terdampak Normalisasi, Heru Bilang Begini
Oleh karena itu, jika terjadi gangguan operasional besar seperti yang baru-baru ini terjadi, maka Menteri BUMN dapat dilihat oleh publik sebagai bertanggung jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung.
CEO Markdata Faisal Arief Kamil, mengomentari kasus ini dan berbagi pandangannya tentang bagaimana hal ini bisa mempengaruhi citra dan elektabilitas Menteri BUMN.
BACA JUGA: Heru Budi Pastikan Seluruh Warga Terdampak Normalisasi Dapat Ganti Rugi
"Kasus ini memang bisa berpotensi memberikan dampak negatif terhadap elektabilitas Menteri BUMN sebagai Cawapres," kata Faisal.
"Namun, dampak pastinya sangat tergantung pada bagaimana Menteri BUMN menangani situasi ini, dan bagaimana mereka merespon terhadap kritik dan pertanyaan yang muncul."
"Sebagai Menteri BUMN, mereka memiliki tanggung jawab pengawasan dan penegakan standar atas BUMN, termasuk BSI. Jika ada masalah sistemik atau berulang yang menyebabkan gangguan pada layanan bank, ini bisa dianggap sebagai indikasi kurangnya pengawasan atau penegakan standar oleh Menteri," jelas Faisal.
Dia menambahkan bahwa jika Menteri BUMN merespon dengan cepat dan transparan, serta menunjukkan upaya konkret untuk menyelesaikan masalah dan mencegah terulangnya insiden serupa, ini bisa meminimalisir dampak negatif terhadap elektabilitas mereka.
Namun, jika Menteri BUMN tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan atau menunjukkan tindakan konkret dalam menangani masalah ini, ini bisa berdampak negatif terhadap citra mereka di mata publik.
"Publik cenderung menilai calon pemimpin berdasarkan bagaimana mereka menangani krisis," kata Faisal. "Maka dari itu, bagaimana Menteri BUMN menangani situasi ini bisa menjadi faktor penentu dalam persepsi publik dan elektabilitas mereka."
Faisal juga menekankan bahwa media dan opini publik akan memainkan peran penting dalam membentuk dampak elektoral dari insiden ini.
Sebagai Menteri BUMN, ada harapan bahwa mereka akan memantau dan mengawasi kinerja BUMN, termasuk BSI. Jika ada masalah sistemik atau berulang yang menyebabkan gangguan pada layanan bank, ini mungkin menunjukkan kurangnya pengawasan atau penegakan standar oleh menteri.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean