jpnn.com, JAKARTA - Managing Director PEPS Anthony Budiawan minta kebijakan mobil listrik memiliki peta jalan industri yang jelas dan pro lingkungan hidup.
Sebab, kebijakan elektrifikasi yang dianggap pro lingkungan hidup, sebenarnya memakai batu bara.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Keuangan Negara Sedang Tak Baik, Mobil Listrik untuk Pejabat Nanti, ya!
"Alasan utama menggunakan mobil listrik karena ramah lingkungan tercapai jika produksi listrik menggunakan energi ramah lingkungan, sementara pembangkit listrik Indonesia didominasi batu bara, energi kotor. Terus, demi proyek," ujar Anthony, Senin (10/10).
Meskipun demikian, Anthony mengatakan pemerintah tidak menjelaskan alasan atau tujuan mengganti kendaraan dinas menjadi mobil listrik tersebut.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Megawati dan Jokowi Bahas Hal Penting, Ada Ganjar di Mobil, Tugas Berat Menanti
“Apakah karena total biaya operasional selama kepemilikan, atau yang dikenal dengan total cost of ownership, untuk mobil listrik lebih murah dibandingkan dengan mobil dengan BBM atau mobil listrik lebih bersih dari mobil BBM, artinya emisi karbon mobil listrik lebih rendah dibandingkan mobil BBM?" ungkap Anthony.
Anthony menegaskan alasan yang mana yang menjadi dasar keputusan pemerintah mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik tersebut.
BACA JUGA: Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa, Begini Komentar Wakil Ketua DPR Lodewijk
Menurut Anthony, jika EBT dalam pembangkit listrik sangat besar, seperti di Selandia Baru yang mencapai 80 persen maka emisi karbon mobil listrik pasti jauh lebih baik atau lebih rendah.
“Di Indonesia sangat beda. Indonesia bukan Selandia Baru. Bauran pembangkit listrik di Indonesia masih dikuasai energi fosil, khususnya batu bara yang merupakan energi yang sangat kotor,” ungkapnya.
Dia menyebutkan pada 2020, porsi EBT hanya 6,13 persen dan tenaga air 8,04 persen, sedangkan energi fosil batu bara mencapai 64,27 persen, gas mencapai 17,81 persen dan BBM (solar) mencapai 3,01 persen.
Untuk itu, jika komposisi bauran pembangkit listrik di Indonesia seperti itu maka mobil BBM sepertinya jauh lebih bersih dari mobil listrik.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya berupaya memperbesar porsi EBT di dalam bauran pembangkit listrik terlebih dahulu, sebelum memutuskan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik, agar emisi karbon pembangkit listrik menjadi lebih rendah, dan emisi karbon mobil listrik lebih bersih dari mobil BBM.
“Jangan sampai keputusan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik seperti yang terjadi pada wacana konversi kompor gas ke kompor listrik, yaitu untuk menyerap surplus listrik PLN, dan sekaligus menciptakan proyek APBN," tegasnya.(mcr28/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari