jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja menilai Konsensus Lima Poin yang disepakati oleh para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sudah tidak relevan untuk mengatasi krisis di Myanmar.
Menurut Dinna, konsensus tersebut sudah tidak efektif karena pada dua keketuaannya sebelumnya di Brunei Darussalam dan Kamboja tak kunjung membuat junta militer mau melaksanakan satu pun dari lima poin itu.
BACA JUGA: Bertemu Sekjen ASEAN, Sultan Sampaikan Pentingnya Pemberdayaan Daerah
"Menurut saya, Konsensus Lima Poin memang sudah tidak relevan. Saya hampir yakin sebenarnya para menteri luar negeri ASEAN tahu bahwa itu sudah mentok, tidak efektif," kata Dinna kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (3/2).
Dinna menuturkan, ASEAN juga tidak seharusnya bergantung dengan utusan khusus untuk membuka dialog dengan junta Myanmar. Menurut dia, utusan khusus sudah berkali-kali "dimatikan" sehingga organisasi regional itu harus membuat terobosan lain.
BACA JUGA: Indonesia Pimpin ASEAN, Fadli Zon Punya Saran soal Upaya Akhiri Kekerasan di Myanmar
"Utusan khusus gagal melakukan penetrasi politik. Jadi harus digunakan cara lain," katanya.
Dua utusan khusus keketuaan ASEAN sebelumnya, yakni Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam dan Kamboja belum berhasil membujuk pimpinan junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlang untuk bertemu penasihat negara Aung San Suu Kyi maupun membuka dialog bersama pihak-pihak berkepentingan
BACA JUGA: Tegas! Menlu Retno: Junta Myanmar Tak Boleh Mendikte ASEAN
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa krisis di Myanmar merupakan ujian untuk mengetes kredibilitas ASEAN.
Retno, yang mengemban tugas utusan khusus untuk Myanmar tahun ini, menegaskan bahwa ASEAN akan tetap mengacu Konsensus Lima Poin untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar meskipun diakuinya upaya itu belum efektif.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa “yang dapat menolong Myanmar adalah bangsa Myanmar sendiri”, dan ASEAN hanya “membantu” penyelesaian krisis.
Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.
Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
"Para menteri luar negeri ASEAN menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pendekatan ini, yaitu Konsensus Lima Poin untuk mengatasi situasi di Myanmar," ucap Retno dalam pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) di Jakarta, Jumat. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif