jpnn.com - JAKARTA -- Terobosan yang dilakukan Joko Widodo dalam pengelolaan anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mendapat pujian dan apresiasi.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, apa yang dilakukan pria yang karib disapa Jokowi itu patut dijadikan contoh bagi daerah lain.
BACA JUGA: Mantan Kasum TNI Tegaskan Prabowo Bukan Dipecat
Menurut dia, diterapkannya instrumen teknis seperti e-budgeting, e-catalog, e-audit dan e-procurement, bisa mendorong terbangunnya sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien.
Diharapkan bila terpilih sebagai Presiden RI nanti, Jokowi bisa mengimplementasikan apa yang sudah dilakukannya di Jakarta menjadi sistem nasional.
BACA JUGA: Kata dan Perbuatan Jokowi Dinilai Kontradiktif
Robert menjelaskan paparan Jokowi, saat debat capres cawapres terkait dengan hubungan pusat dan daerah cukup implementatif.
Dia sepakat, politik anggaran bisa menjadi instrumen yang efektif untuk memperbaiki hubungan pusat dan daerah.
BACA JUGA: Dukung Prabowo, Buruh Jalan Kaki Bandung-Jakarta
"Instrumennya cukup efektif. Fiskal di era otonomi ini memang tidak hanya menjadi instrumen keuangan tapi juga kerap menjadi instrumen pengendalian politik," katanya di Jakarta, Rabu (11/6).
Kendati demikian, Robert menegaskan bahwa mestinya Dana Alokasi Umum (DAU) yang bisa dipakai menjadi instrumen oleh pusat menertibkan daerah 'nakal', bukan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sebab, lanjut dia, DAK itu jenis pendapatan yang langsung dan spesifik digunakan bagi pembiayaan layanan publik seperti infrastruktur serta lainnya.
Meski demikian, lanjut Robert, secara konsep, Jokowi sudah benar bahkan implementatif.
Menurutnya, DAU itu merupakan sumber bagi gaji aparatur dan pejabat Pemda. Dia menegaskan, kalau Pemda-nya yang mbalelo atau berkinerja buruk mestinya bukan masyarakat yang dikenakan punishment tapi aparat dan pejabat Pemda itu sendiri yang dikenakan sanksi lewat penundaan atau pemotongan DAU.
"Sehingga sumber gaji mereka juga ikut terganggu (tertunda). Ya semacam efek jera," tuturnya.
Robert juga memuji paparan Jokowi tentang pentingnya diterapkan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis online, seperti e-budgeting, e-audit, e-catalog dan e-procurement.
Menurutnya, sistem online dalam pengelolaan anggaran mutlak dibangun. Karena itu akan mendorong terciptanya transparansi, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dari sisi itu, memang terlihat Jokowi mempunyai komitmen kuat, membangun sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel.
"Instrumen seperti e-budgeting, e-procurement dan lain-lain, akan mendorong tranparansi, efisiensi dan kompetisi yang fair. Harapan saya, jika Jokowi terpilih, ini akan didorong menjadi sistem yang berlaku nasional," kata dia.
Sedangkan Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menilai dari sisi praktikal, Jokowi lebih siap membangun sistem.
Jokowi dinilai sudah punya pengalaman, serta bukti praktis di lapangan. Sehingga, bila terpilih nanti jadi presiden, apa yang sudah ia kerjakan, tinggal disempurnakan menjadi sistem yang bersifat nasional, misalnya tentang pengelolaan keuangan daerah, atau tentang hubungan antar daerah, serta hubungan dengan pusat.
"Terobosan yang sudah dilakukan Jokowi, menurut saya itu adalah capaian kebijakan kelembagaan yang telah berlangsung di Jakarta dan menjadi salah satu rujukan yang kemungkinan dapat diterapkan di seluruh Indonesia apabila beliau menjadi Presiden," kata Airlangga. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambut Prabowo, Partai Aceh Ikut Kerahkan Massa
Redaktur : Tim Redaksi