jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) memilih konsisten menolak penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto mengatakan, langkah itu merupakan bentuk realisasi sikap politik partainya sebagai penyeimbang.
“Demokrat bukan koalisi, bukan oposisi. Kami harus memberikan solusi,” ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).
Sebagai buktinya, kata Agus menambahkan, fraksi partainya di DPR pernah mengusulkan penundaan paripurna tentang sikap lembaga legislasi itu terhadap posisi Budi Gunawan selaku calon Kapolri. Padahal, kala itu DPR sudah menyetujui nama petinggi Polri yang kondang dengan inisial BG itu sebagai Kapolri.
BACA JUGA: PKS Tolak Angket, Minta KPK Usut Kasus Besar
Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memilih berhati-hati karena BG kala itu menjadi tersangka korupsi. “Kita bisa bayangkan, panglima penegakan hukum kok tersangka, kan kurang bagus,” kata anak buah SBY di PD itu.
Karenanya Agus menegaskan, fraksi partainya memilih memberi kesempatan kepada BG untuk membersihkan nama melalui jalur hukum hingga tuntas. Dan ternyata Presiden Joko Widodo juga tak melantik BG sebagai Kapolri.
BACA JUGA: Surat dari Miryam Bikin Bamsoet Ragukan KPK
“Memang, di mana saja, kami meyakini Partai Demokrat akan memberikan solusi,” ujar wakil ketua DPR itu.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Pansus Angket KPK Bekerja 60 Hari, Anggarannya…Wow!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakinlah, PAN Tak Akan Diam Jika KPK Sampai Dibubaran
Redaktur & Reporter : Boy