Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi Mulai Dilibatkan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Kamis, 10 Oktober 2024 – 20:06 WIB
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi menekankan bahwa kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha telah menciptakan sinergi yang efektif dalam mengatasi atau menjawab permasalahan pendidikan vokasi. Foto Kemendikbudristek

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia butuh penguatan inovasi vokasi bidang agro, maritim, dan pangan. Hasil riset pada Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dit. Mitras DUDI).

Kemudian, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan sektor agro dan maritim sebagai penopang utama menjadi prioritas utama pembangunan hampir di setiap daerah. 

BACA JUGA: Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Ungkap 4 Strategi Tingkatkan Mutu Pelatihan Vokasi

Pelaksanaan program yang didanai  Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tersebut berhasil memetakan secara konprehensif potensi daerah di 27 provinsi, baik dari sisi tenaga kerja maupun kebutuhan inovasi yang menunjang pembangunan ekonomi daerah. 

Berdasarkan perencanaan inovasi, hampir semua daerah membutuhkan pengembangan untuk promosi varietas lokal, smart precision agriculture and aquaculture, dan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan.

BACA JUGA: Gelar Naker Fest 2024, Kemnaker Promosikan Festival Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Tim Pakar Direktorat Mitras DUDI Alan F. Koropitan mengungkapkan, setiap daerah memiliki keunikan dan kekhasan sendiri berdasarkan potensi daerah. Namun, pertanian menjadi sektor utama yang paling berpotensi untuk menyokong sektor-sektor lainnya.

"Teknologi tepat guna penting untuk UMKM agar bisa naik kelas. Mereka membutuhkan teknologi tepat guna yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan," terang Alan dalam acara diskusi terpumpun pendidikan vokasi di Jakarta, baru-baru ini. 

BACA JUGA: Ajang KMHE 2024 Bukti Komitmen Kemendikbudristek Dalam Keberlanjutan

Dia melanjutkan, pengembangan inovasi berbasis daerah sendiri membutuhkan dukungan berupa kebijakan serta sinergi dari setiap stakeholder, yaitu pemerintah pusat yang melakukan intervensi berupa program-program. Sementara, pemerintah daerah yang berperan membangun daerah berdasarkan potensinya, serta industri yang menjadi penggerak ekonomi. 

“Hasil mapping dalam program Ekosistem Kemitraan ini akan menentukan treatment untuk mendorong suatu daerah ke level kemandirian kemitraan,” ucap Alan. 

Pada kesempatan sama, Direktur Mitra DUDI Adi Nuryanto mengungkapkan, setelah pelaksanaan Program Ekosistem Kemitraan, kini konsorsium perguruan tinggi vokasi mulai aktif dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang. 

Dia menegaskan program masih akan berlanjut untuk tahun kedua dan ketiga bagi pembangunan jejaring antarsatuan pendidikan vokasi, yakni melalui implementasi rencana inovasi yang harus sesuai dengan policy paper di tahun pertama. 

Lebih lanjut dikatakan, Kemendikbudristek berhasil mendapat persetujuan penambahan anggaran dari LPDP untuk pelaksanaan program tahun kedua dan ketiga. Jumlah tambahan anggaran tersebut adalah Rp 35 miliar, dengan alokasi tambahan di tahun kedua Rp 20 miliar dan tahun ketiga Rp 15 miliar. 

Apabila dijumlahkan dengan anggaran eksisting (Rp 40 miliar), maka total anggaran yang tersedia senilai Rp 75 miliar.

"Program ini menjadi peluang bagi industri untuk berkolaborasi dengan satuan pendidikan vokasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sedangkan pemerintah daerah perlu untuk memastikan inovasi yang diusulkan harus sesuai dan bermanfaat bagi kebutuhan daerah," imbuh Adi. 

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi menekankan bahwa kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha telah menciptakan sinergi yang efektif dalam mengatasi atau menjawab permasalahan pendidikan vokasi. Hal yang perlu dijaga adalah memastikan keberlanjutan atas berbagai inisiatif yang telah terbukti mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Dia berharap pembicaraan tentang pendidikan vokasi bukan lagi yang terpisah dari potensi ataupun agenda prioritas pembangunan daerah. Jadi, bicara tentang pembangunan ekonomi daerah, diharapkan juga berbicara tentang pendidikan vokasi. 

"Dan, berbicara tentang pendidikan vokasi, maka juga berbicara tentang pembangunan ekonomi daerah,” sambung Saryadi. (esy/jpnn) 


Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler