jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan Partai Buruh tetap akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024 sekalipun terhalang menjadi parpol pengusung capres-cawapres akibat aturan Presidential Threshold (Pres-T).
”Sebenarnya kami punya dua opsi. Pertama, terpaksa Partai Buruh absen di Pilpres 2024. Opsi ini muncul karena hampir dapat dipastikan semua pasangan calon akan diusung oleh parpol pendukung omnibus law. Sedangkan posisi politik kami jelas berseberangan dengan parpol-parpol tersebut. Partai Buruh tegas menolak UU Cipta Kerja,” kata Said Salahudin di Jakarta, Rabu (26/4).
BACA JUGA: Said: Dukungan Partai Buruh Kepada Capres 2024 Tidak Melalui Koalisi, Nih Alasannya
Persoalannya, menurut Said, pilihan untuk tidak mengambil peran dalam kontestasi Pilpres justru akan menjauhkan dari tujuan didirikannya partai ini.
”Bagaimana kami bisa mengupayakan upah pekerja naik secara signifikan, misalnya, jika sejak masa pencalonan kami tidak membangun kerja sama politik dengan capres yang kelak akan memimpin negeri ini,” kata Said.
BACA JUGA: Partai Buruh Menolak RUU Kesehatan, Riden: Menyulitkan Buruh Mendapatkan Haknya
Oleh sebab itu, muncul opsi kedua, yaitu Partai Buruh berikhtiar untuk mengambil peran optimal dan strategis dengan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon tanpa harus bekerja sama dengan parpol pengusung capres tersebut.
Untuk posisi capres dari kandidat yang hampir pasti mendapatkan tiket bertanding, perhatian Partai Buruh sementara ini masih mengerucut pada nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
BACA JUGA: Tokoh Militer dan Orang Dekat Jokowi, Menteri Hadi Dinilai Layak Mendampingi Ganjar
Said menyebut nama kedua tokoh ini sudah diusulkan oleh pengurus Partai Buruh dari sejumlah daerah di acara Rakernas I pada Januari 2023. Sementara untuk Prabowo Subianto pada saat itu tidak ada yang mengusulkan.
”Pada saat Rakernas digelar, nama Pak Ganjar memang lebih banyak diusulkan daripada Pak Anies. Tetapi apakah Ganjar Pranowo kemudian akan resmi didukung oleh Partai Buruh, saya belum bisa memastikan. Keputusan resmi untuk menentukan dukungan capres akan ditetapkan melalui konvensi,” ujar Said.
Menurut Said, bisa saja pada saat konvensi nanti dukungan kepada Ganjar tetap yang terbanyak seperti halnya di acara Rakernas. Namun, bisa juga terjadi perubahan peta dukungan dari daerah nantinya.
”Soal ini (dukungan kepada pasangan capres-cawapres) masih sangat dinamis di internal kami,” ujar Said.
Jika terjadi perubahan konstelasi dukungan, mungkin saja Anies Baswedan, termasuk Najwa Shihab, berpeluang mendapatkan dukungan lebih. Tetapi yang jelas untuk sementara waktu dukungan kepada Ganjar masih lebih banyak.
”Khusus Najwa Shihab, seandainya saja Mbak Najwa dapat tiket Pilpres, maka beliau bisa jadi kuda hitam di konvensi nanti,” ujar Said.
Namun, jika aturan Pres-T dihapus, tentu saja capres dari Partai Buruh tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Buruh Said Iqbal.
”Oleh karena itu, sangat pas kalau Presiden Partai Buruh Said Iqbal dipasangkan dengan Najwa Shihab,” ujar Said.
Faktor lain yang berpotensi mengubah konstelasi dukungan capres di konvensi Partai Buruh adalah jika sebelum konvensi digelar, muncul nama capres atau cawapres baru yang memperoleh tiket Pilpres.
Kalau Mahfud MD atau Ibu Khofifah Indar Parawansa tiba-tiba dapat tiket capres atau cawapres, misalnya, maka kondisi ini bisa saja mempengaruhi konstelasi dukungan di acara konvensi Partai Buruh.
Sebab pada saat Rakernas nama kedua tokoh ini sudah masuk dalam bursa cawapres.
”Dinamika pada saat konvensi juga bisa terjadi jika kelak muncul nama-nama baru. Sebut saja nama Susi Pudjiastuti. Walaupun pada saat Rakernas lalu namanya belum muncul, tetapi diluar Rakernas nama mantan menteri Kelautan dan Perikanan itu cukup banyak disuarakan,” ujar Said Salahudin.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari