JAKARTA – Realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama sepanjang Januari hingga September tahun ini tercatat telah melampaui kuota yang ditetapkanData Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan, konsumsi BBM selama sembilan bulan tersebut telah terpakai 30,76 juta kiloliter (kl) atau mencapai 75,98 persen dari kuota APBN, yakni sebesar 40,49 juta kl
BACA JUGA: Obligasi Perbankan Mendominasi
Dengan begitu, jatah BBM bersubsidi kini tinggal 9,7 juta kl.Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono mengatakan, jatah BBM bersubsidi selama Januari-September sebenarnya ditetapkan sebesar 29,99 juta kl
Tubagus menuturkan, kuota 40,49 juta kl tersebut pada dasarnya cukup memenuhi kebutuhan masyarakat jika dipakai tepat sasaran
BACA JUGA: Pembebasan Rel Ganda Butuh Rp 2 T
Hanya seja kenyataan di lapangan berbeda, banyak terjadi penyimpangan dan penyelundupan BBMBACA JUGA: Indosat Sentuh Level 50 Juta Pelanggan
“Akhir-akhir ini kan harga BBM nonsubsidi naik lagi sampai dua kali lipat dibanding BBM subsidiIni juga bisa memungkinkan terjadinya penyalahgunaan,” ujarnya.Sehingga diduga kebutuhan bahan bakar bersubsidi itu sampai dengan akhir 2011 ini bakal membengkak jika pemerintah tak berbuat apa-apa“Bisa terjadi kelebihan 1-2 persen,” ungkapnya.
Untuk menanggulangi penyalahgunaan pendistribusian BBM itu, pihaknya telah membentuk tim koordinasi yang terdiri dari BPH Migas, Menkopolhukam, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Dirjen migas, TNI dan Badan Koordinasi Keamanan LautPembentukan tim ini diharapkan penindakan itu tidak hanya pelaku dari sisi suplai namun juga penerima juga ikut bertanggungjawab
Catatan BPH Migas untuk realisasi konsumsi BBM bersubsidi sepanjang Januari hingga September yakni premium 18,8 juta kl atau 76,62 persen dari kuota tahun ini sebesar 24,53 juta klSolar realisasinya 10,62 juta kl atau 75,09 persen dari kuota tahun ini 14,14 juta klUntuk kerosin, realisasi konsumsi sudah menembus 1,33 juta kl atau 74,30 persen dari kuota tahun ini sebesar 1,40 juta kl
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mempertanyakan apakah pembekakan BBM bersubsidi itu benar semata lantaran BBM PSO diselewengkan? Menurutnya bisa saja bengkaknya BBM PSO itu terkait dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, faktor kemacetan lalu lintas, serta perilaku pengguna kendaraan bermotor yang tidak berhemat energi.
Sofyano mengutip dari Koordinasi PPNS BPH Migas, Edy M Suharyadi bahwa kerugian negara akibat dari penyelewengan sedikitnya mencapai Rp.5,1 triliunIni dilihat dari penyelewengan di SPBU atau pompa bensin yang terindikasi melakukan penyelewengan sebanyak 3 ribu SPBU dengan dengan angka.kerugian Rp.1,7 miliar per tahun per SPBU“Apakah dari sekitar 3 ribu SPBU yang ada semuanya diyakini terindikasi selewengkan BBM? Ini yang harus dibuktikan,” kata Sofyano
Dia juga masih meragukan apakah keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyedian dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (TKP4 BBM) bentukan BPH Migas itu ampuh menekan penyelewengan BBM secara maksimal atau malah biaya operasional tim ini bakal lebih besar ketimbang hasil kerja yang dicapai(lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kinerja Bappenas Dinilai Belum Optimal
Redaktur : Tim Redaksi