jpnn.com - JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) berharap pemerintah segera memulai proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) senilai lebih Rp 300 triliun. Saat ini proyek JTTS masih terhambat penolakan DPR terhadap penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 7 triliun ke BUMN, PT Hutama Karya.
Ketua DPP Gapensi, Soeharsojo berharap pemerintah segera merealisasikan rencana pembangunan JTTS karena selama ini masyarakat Sumatera hanya mendapatkan janji. "Itu sudah direncanakan sejak 15 tahun lalu, tapi sampai sekarang belum terealisasi," tukasnya.
Saat ini jalan raya yang menghubungkan berbagai provinsi di wilayah Sumatera kondisinya sangat memperihatinkan. Karena itu, begitu ada rencana pembangunan JTTS yang sudah terlambat 15 tahun, masyarakat cukup bahagia. "Ini seharusnya segera ditanggapi," tuturnya.
Dia menilai banyak perbankan yang siap mengucurkan kredit, termasuk untuk tol Trans Sumatera. Sebab, perbankan sedang menunggu keseriusan pemerintah.
BACA JUGA: Alokasikan Rp 7,7 Triliun Bangun Jalan di Perbatasan
"Tidak ada salahnya pemerintah memberikan dana awal berupa PMN ke Hutama Karya yang akan melakukan pembangunan jalan tol Trans Sumatera," sebutnya.
Selanjutnya, BUMN tersebut akan menjalin kerja sama dengan swasta maupun lembaga keuangan dan perbankan nasional untuk menyelesaikan pembangunan. Jika itu berjalan, pihaknya yakin banyak kontraktor kecil akan kecipratan proyek.
"Biasanya pekerjaan-pekerjaan kecil akan di subkontrakkan, jadi banyak yang kerja," lanjutnya.
Menurut dia, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera selama ini adalah rusaknya infrastruktur jalan. "Jika jalan tol trans Sumatera terwujud, kami sangat yakin akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera," tuturnya.
Pihaknya berharap proyek-proyek pemerintah bisa dilaksanakan tepat waktu sehingga nilai proyek tidak semakin membengkak. Seperti yang terjadi sekarang, akibat melemahnya nilai tukar rupiah harga bahan material proyek konstruksi seperti aspal, baja, dan alat-alat listrik meningkat tajam."Kenaikannya variatif sekitar 15-20 persen," jelasnya. (wir/oki)
BACA JUGA: Bahas RUU Jaminan Produk Halal, Daerah Harus Terlibat
BACA JUGA: Tumbuh Lambat Asal Aman
BACA ARTIKEL LAINNYA... Swasta Mulai Malas Rebut Saham Inalum
Redaktur : Tim Redaksi