jpnn.com - JAKARTA -- Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo di Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, Minggu (10/1) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Haris menganggap Jokowi telah bersikap sarkastik karena mengumbar kesuksesan dan keberanian menghukum mati orang. “Sarkas, menyebutkan diri sebagai pemberani kok untuk ambil nyawa orang,” kata Haris, Senin (11/1).
BACA JUGA: Warga Rempang Galang : Tak Apa, Biar Bu Susi Bohongi Kami
Dia menantang Jokowi membuktikan keberanian dengan mengusut kasus-kasus yang diduga melibatkan pendukungnya di Pilpres 2014 lalu. Haris mempertanyakan apakah Jokowi berani mendorong pengadilan agar bisa mengadili Hendropriyono karena diduga teribat kasus Talangsari 1987?
"Berani tidak periksa Megawati Soekarnoputri untuk kasus BLBI? Usut kasus darurat militer di Aceh berani tidak?" tanya Haris.
BACA JUGA: Kadis ESDM Deiyai Didakwa Suap Dewie Limpo SGD 177 Ribu
Nah, tegas dia, kalau Jokowi terima tantangan ini, barulah pantas menyebut dirinya sebagai Presiden yang tidak bisa diintervensi dan pemberani.
Dia pun menilai materi yang disampaikan Jokowi saat Rakernas PDI Perjuangan itu kebanyakan tidak nyambung. “Sudah tidak ada yang bisa dijual, lalu kasus hukum mati yang dijual," sesalnya.
BACA JUGA: Payung Hukum Honorer K2 jadi CPNS Harus Terbit Bulan Ini
Sebelumnya saat berbicara di Rakernas, Jokowi menegaskan tidak bisa diintervensi siapapun dalam menjalankan pemerintahannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menunjukkan dirinya adalah seseorang yang pemberani dalam segala hal disaat orang meragukannya, salah satunya mengeksekusi mati para terpidana narkoba. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Berharap Megawati sampaikan ke Presiden Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi