jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengandalkan pertumbuhan investasi dari sektor swasta. Pasalnya, konstribusi APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara terbilang kecil, hanya 14,5 persen.
"Paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang. Poinnya ada di situ, sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi dan bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja bisa tercipta," ucap Jokowi.
BACA JUGA: Kata Fadli Zon Melihat Kekecewaan Presiden Sama Direksi PLN
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang RUU dan Nota Keuangan RAPBN 2020, di Istana Negara, Jakarta pada Senin (5/8).
Di awal arahannya, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa di tahun 2020 mendatang ekonomi global penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, RAPBN harus bisa menggambarkan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada.
BACA JUGA: Mati Lampu, Jokowi Diminta Babat Habis Pejabat Terkait
BACA JUGA: Mati Lampu, Jokowi Diminta Babat Habis Pejabat Terkait
Sekaligus, katanya, RAPBN harus memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran.
BACA JUGA: Usai Disemprit Jokowi, Plt Dirut PLN Bilang Begini
"Diharapkan nanti juga arah penggunaan APBN sebagai instrumen utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terutama di ekspor dan investasi," tegasnya.
Suami Iriana itu juga meminta para menterinya memastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, tepat sasaran, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
Mantan wali kota Solo itu juga menambahkan bahwa investasi di bidang sumber daya manusia tidak bisa ditunda lagi. Sebab, pembangunan SDM perlu kehadiran negara.
"Untuk itu sejak dari kandungan bayi hingga memasuki masa emas anak, harus diperhatikan, sehingga tidak ada kenaikan angka stunting," jelasnya.
Terakhir, dia juga mrminta kualitas sistem pendidikan dan pelatihan harus betul-betul dirancang dengan cara yang baru. Oleh karena itu, refromasi di pendidikan dan pelatihan harus lebih baik melalui vokasi dan pendidikan vokasi.
"Lalu, unutk riset dan inovasi, badan riset nasional harus segera diselesaikan, sehingga kita tidak tertinggal di era disrupsi teknologi seperti saat ini," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebijakan OSS Perlu Diperkuat demi Investasi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam