jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti rencana pemerintah mengkonversi penggunaan gas LPG 3 kg menjadi kompor listrik.
Dia pun menegaskan menolak kebijakan pemerinta tersebut.
BACA JUGA: Syarief Hasan Dorong Warga Bogor Berpartisipasi dalam Pemilu 2024
Syarief Hasan menilai pemerintah seharusnya tidak terburu-buru memaksakan penggunaan kompor listrik kepada rakyat.
Jika pemerintah beralasan beban subsidi yang semakin membengkak sehingga menekan APBN, alasan ini tentu patut dipertanyakan.
“Saya melihat rencana pemerintah mengkonversi LPG menjadi kompor listrik adalah kebijakan yang terburu-buru dan tanpa persiapan," kata politikus Senior Partao Demokrat itu.
BACA JUGA: AHY Sindir Jokowi Hanya Gunting Pita, Syarief Hasan: Faktanya Memang Begitu
"Megaproyek pembangkit listrik 35 GW dengan asumsi pertumbuhan ambisius 6 bahkan 7 persen ternyata melesat. Adakalanya memang perlu menahan dan mengukur diri,” sambungnya.
Lebih lanjut, Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY itu mengingatkan pelaku UMKM sangat kesulitan dan terbebani dengan penggunaan kompor listrik ini.
Pada 2021, terdapat sebanyak 64,2 juta UMKM dengan serapan tenaga kerja 117 juta jiwa.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Masifkan Uji Coba Konversi Kompor Gas Elpiji ke Kompor Listrik
Dari jumlah sebanyak itu, tentu penggunaan energi sangatlah masif.
"Bisa dibayangkan warung pinggir jalan, pecel ayam, gerobak nasi goreng, dan berbagai usaha mikro lainnya dipaksa menggunakan kompor listrik. Apakah pemerintah sempat berpikir dan memposisikan dirinya dengan rakyat kecil," ujarnya.
Syarief mengingatan jika perkara oversupply ini dijadikan landasan konversi energi, maka alasan itu sangatlah rapuh.
Dengan tren pertumbuhan yang melandai, bahkan sempat terkontraksi, kebutuhan energi terutama bagi industri juga minim.
"Jadi, membebankan kelebihan pasokan listrik kepada rakyat bukanlah pikiran yang bijak," tuturnya.
Jika perkara oversupply ini bersifat insidentil, sementara pemerintah tidak mampu menjamin keberlanjutan pasokan listrik, ini akan menjadi persoalan besar yang ditanggung sebagian besar rumah tangga miskin nantinya.
Dia pun mengingatkatkan pada pemerintah agar tidak mengambil kebijakan berdasarkan perkara insidentil tanpa kajian dan persiapan yang matang.
"Ini adalah bukti kehadiran negara. Menyalahkan subsidi sebagai beban fiskal membuatnya akan bertanya di mana dan apa peran pemerintah? Jikapun ternyata subsidi tidak tepat sasaran, jelas persoalannya pada kinerja pemerintah sendiri,” sesal Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. (jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakal Hemat APBN, PLN Siap Konversi LPG ke Kompor Induksi
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian