jpnn.com - JAKARTA – Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham menilai proses tawar-menawar bisa terjadi antara DPR dan pemerintah terkait pemangkasan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN tahun 2016. Jika tidak, menurut Idrus, bisa seperti APBD DKI 2015 yang gagal menemui kata sepakat sehingga terpaksa menggunakan anggaran tahun sebelumnya.
“Terbuka kemungkinan untuk itu (seperti APBD DKI, red). Saya kira besok kita lihat, pemerintah tentunya akan berpikir, makanya pemerintah dalam pembahasan ini harus teliti,” kata Idrus Marham kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10).
BACA JUGA: Tjahjo: Pecat Saja Camat Jika Terlibat Kecurangan
Karenanya, dia meminta pemerintah harus memberi penjelasan jika tetap ngotot untuk mempertahankan PMN ke sejumlah BUMN. Sebab, bila PMN tetap dipaksanakan maka bukan hanya fraksi-fraksi KMP saja yang akan menentang.
“Partai-partai lain, saya lihat juga hampir sama sikapnya dalam melihat masalah ini. Tentu kita akan lihat perkembangan. Itu akan dinamis dalam pembicaraan lebih lanjut,” katanya.
BACA JUGA: Asap Belum Tuntas, DPR Tunda Bahas RTRWP
Menurutnya, secara konseptual sikap KMP tidak akan mengubah sikap untuk menolak postur RAPBN 2016, selama anggaran PMN tidak prorakyat dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apalagi PMN berpotensi terjadinya kongkalikong.
“Apalagi PMN diduga membuka peluang adanya ‘permainan-permainan’, itu tentu kita tidak ingin,” tegasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Akom: Putusan MA Tak Berpengaruh ke Fraksi Golkar DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Cara Politikus PKS Bela RJ Lino
Redaktur : Tim Redaksi