jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Koalisi Muda Pendukung Mahkamah Konstitusi (KPMK) Amin Iskandar menilai Denny Indrayana sebagai pelapor dalam dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkesan melakukan intervensi dan intimidasi terhadap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang perdana MKMK pada Selasa (31/10).
Amin menyebut analisa Denny yang mengatakan Putusan 90 terindikasi sebagai hasil kejahatan yang terencana seperti menggiring opini sesat bagi publik.
BACA JUGA: Hari Ini Anwar Usman Paman Gibran Kembali Diperiksa MKMK
“Denny mengancam independensi MKMK dalam persidangan karena menggiring opini sesat di ruang publik,” kata Amin dalam keterangan tertulis pada Jumat (3/11) sore.
Amin menuding sikap Denny yang begitu memaksakan kehendaknya mengingatkan dendam pribadi yang dimiliki politikus Partai Demokrat tersebut terhadap MK.
BACA JUGA: Demi Kembalikan Kepercayaan Publik, Putusan MKMK Harus Out of The Box dan Bernurani
Pasalnya, di bawah kepemimpinan Anwar Usman dahulu, Denny dinyatakan kalah saat bersengketa dalam Pilkada Kalimantan Selatan pada 2021 lalu.
“Ini jadi membuat kesan, Denny punya dendam pribadi terhadap MK. Denny kan pernah ditolak gugatannya di MK ketika pilkada Kalsel pada tahun 2021 lalu. Dan, bukan kebetulan juga saat itu yang membacakan putusan adalah Anwar usman," kata aktivis yang juga menjadi caleg Gerindra untuk DPRD Provinsi Banten ini.
BACA JUGA: Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres Merusak Tatanan Bernegara
Seperti diketahui, Putusan MK saat itu menyatakan sah keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan MK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 17 Juni 2021.
Putusan MK tersebut menolak atau tidak menerima gugatan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang diajukan Denny Indrayana dan Difriadi Darjat.
Dalam petitumnya, Denny meminta MKMK menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman.
Hal itu lantaran Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.
Denny pun meminta MKMK menyatakan proses pengambilan keputusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan hanya terjadi pelanggaran etika, namun juga intervensi dan kejahatan yang terencana dan terorganisir yang merusak keluhuran martabat dan kehormatan MK.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari