jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku sempat sedih empat tahun lalu saat baru menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dia sedih melihat masyarakat sekitar hutan justru terabaikan kesejahteraannya.
Langkah koreksi pun dilakukan secara menyeluruh. Salah satunya, Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan rakyat diberi akses legal ikut mengelola hutan secara lestari melalui Perhutanan Sosial.
BACA JUGA: Di Era Jokowi, Masyarakat Bisa Akses Kelola Hutan
''KPH dapat mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara tepat dan lestari. Contohnya saja ulat sutera, hanya ada di beberapa titik seperti di Gorontalo, Maros. Padahal itu bisa ribuan titik yang dikembangkan,'' kata Presiden Jokowi saat menghadiri Festival KPH di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta Jumat (28/9).
Kini kolaborasi antara KPH, masyarakat dunia usaha, dan ilmu pengetahuan, telah mulai dinikmati. Ratusan ribu lapangan kerja terbuka, dan masyarakat sekitar hutan diyakini akan kian sejahtera seiring dengan berbagai langkah koreksi tata kelola hutan yang terus berjalan. Khususnya dari program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
BACA JUGA: Din Syamsuddin: Pak Jokowi Memahami Pengunduran Diri Saya
''Hutan harus bisa mensejahterakan rakyat, dan masyarakat desa hutan harus lebih makmur, bukan sebaliknya,'' tegas Presiden Jokowi di hadapan ribuan rakyat yang hadir.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, tidak kurang dari 151.400 orang saat ini bisa terserap dengan pola padat karya kehutanan dalam setahun.
BACA JUGA: Optimisme Jokowi soal Target Jutaan Sertifikat untuk Rakyat
Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan arahan Presiden Jokowi untuk menaikkan 10 kali lipat luasan rehabilitasi lahan dibandingkan rata-rata dalam setahun.
Rakyat juga kini bisa melakukan tebang tanam pohon kayu pada lahan mereka sendiri, seluas 102.000 ha. Ini dapat menyerap sekitar 510.000 orang tenaga kerja, dengan volume kayu yang berputar tiap tahun sekitar 9,53 juta m3, khususnya Hutan Rakyat Pulau Jawa.
''Dari kawasan konservasi, terserap lebih dari 100 ribu orang. Dari pemanfaatan 10 Balai besar, terserap lebih dari 19.140 orang. Sementara dari tata kelola gambut, konstruksi kanal, dan lainnya lebih dari 401.000 orang,'' ungkap Menteri Siti.
Sementara Tenaga kerja langsung di HPH sekitar 26.300 orang dan pada bagian hulu HTI sekitar 21.140 orang secara langsung. Jumlah ini terus meningkat dengan usaha yang lebih variatif yaitu produksi HHBK atau hasil hutan bukan kayu.
Menteri Siti semakin optimis tenaga kerja kian terserap dengan adanya Perhutanan Sosial yang saat ini telah mencapai 1,92 juta hektar bagi 488 ribu KK atau tidak kurang terbuka peluang bagi 1,46 juta tenaga kerja.
Dengan catatan di atas, tidak kurang dari 3,9 juta kesempatan kerja/tenaga kerja kini semakin terbuka. KLHK akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata lebih lanjut.
''Diperkirakan pada tahun 2019, sekitar 1,5 juta tenaga kerja akan terserap upaya rehabilitasi lahan, serta dari kewajban reklamasi pengusaha tambang pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH),'' jelas Menteri Siti.
Dalam acara pameran tersebut, juga digelar job fair usaha hutan. Dimana sekitar 58 perusahaan membuka sekitar 6.646 lapangan kerja, masing-masing untuk 2.061 S1/D3 dan 4.585 SMK/SMA.
Sebanyak 35 perusahaan juga menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 1.108 siswa SD, 381 siswa SMP, 900 siswa SMA, dan 3.222 mahasiswa.
Tujuh KPH terbaik dalam kesempatan ini mendapat penghargaan, yaitu KPH Kerinci Jambi, KPH Yogyakarta, KPH Lakitan Bukit Cogong Sumatera Selatan, KPH Kondilo Kaltim, KPH Dolago Tanggunung Sulteng, KPH Rinjani Barat Bali-Nusra, dan KPH Biak Numfor. Sementara penghargaan pembina KPH terbaik diterima oleh Gubernur DIY dan Gubernur NTB.
KLHK juga menyerahkan Sarpras KPH kepada Gubernur DIY berupa kendaraan roda empat 2 unit, roda dua 5 unit dan alat mesin kantor. Sejak tahun 2015, sebanyak 321 KPH se Indonesia telah mendapatkan 105 unit gedung kantor, 51 unit kendaraan roda empat, 361 unit kendaraan roda dua dan tiga, serta bantuan lainnya dengan total mencapai Rp 130,4 miliar.
Penghargaan juga diberikan kepada pengusaha dengan kinerja baik. Dalam acara yang sama, KLHK juga menyerahkan penghargaan kepada pengumpul Xylarium terbesar yaitu Universitas Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dirut Perum Perhutani.
Selain itu dilakukan Launching Wood ID/Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) serta Xylarium Bogoriense 1915 bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Kemenristekdikti.
AIKO merupakan hasil sinergi Kementerian LHK dengan LIPI melalui Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS) Kemenristekdikti yang mampu memangkas waktu identifikasi kayu yang selama ini memerlukan waktu 1-2 minggu menjadi hanya dalam hitungan detik ini penting untuk penentuan/ konfirmasi jenis kayu komersial, termasuk perlunya untuk hal-hal terkait penegakan hukum.
Xylarium Bogoriense merupakan perpustakaan kayu yang saat ini dimiliki Indonesia dan terus dikembangkan oleh Kementerian LHK dan telah diakui oleh International Association of Wood Anatomist (IAWA) sebagai Xylarium Nomor 1 Dunia, dengan koleksi spesimen kayu sebanyak 192.395. Sebagai pembanding Xylarium Belanda 125.000 spesimen, USA 105.000 spesimen, dan Belgia 69.000 spesimen.
''Terimakasih kepada semua pihak atas kerjasama dalam membangun hutan yang mensejahterakan,'' tutup Menteri Siti. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revisi UU ASN, Tiga Menteri Harus Jalankan Perintah Presiden
Redaktur & Reporter : Natalia