BACA JUGA: Cadbury Akhirnya Setuju Diambil-alih Kraft
Namun ia dibebastugaskan tahun 2008 lalu, setelah dituduh menerima suap sebesar USD 500 ribu dan menyalahgunakan dana pemerintah.Sebagaimana diberitakan situs Al Jazeera, Selasa (19/1), penjatuhan nvonis tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintahan Partai Komunis yang berkuasa untuk memberantas korupsi
"Huang secara sadar telah melanggar undang-undang karena menukar kekuasaan dengan uang dan menerima suap yang sangat besar, yang memberi dampak buruk pada masyarakat dan karenanya harus dihukum seberat-beratnya," lapor Xinhua, mengutip putusan pengadilan.
Suratkabar Partai Komunis, The People's Daily, menuliskan dalam tajuk rencananya bahwa keluarnya putusan tersebut menunjukkan betapa tak ada seorang pun yang terkecualikan dalam kampanye anti-korupsi pemerintah
BACA JUGA: Iran Ancam Lakukan Balas Dendam
"Putusan Pengadilan Rakyat Langfang (nama pengadilan itu, Red) dalam kasus ini, menegaskan secara jelas bahwa pengadilan tidak akan mentolerir korupsi dalam rangka penegakan hukum, tak peduli siapa atau pada tingkat apa kader (partai) tersebut berada," tulis koran itu.Namun demikian, salah seorang koresponden Al Jazeera di Beijing, Melissa Chan, menulis bahwa unsur balas dendam politik pun tidak bisa dilupakan sama sekali pada kasus ini
"Meski begitu, sejumlah orang berpandangan bahwa Huang bisa jadi juga merupakan 'korban' dari balas dendam pribadi, di mana mungkin dia pernah terlibat dalam kasus yang membuat tak senang seseorang atau kelompok tertentu," tambah Chan
BACA JUGA: Kampanye Iklim Buka Celana
Untuk diketahui pula, pekan lalu Presiden China Hu Jintao menyebut kampanye pemberantasan korupsi ini sebagai "tugas penuh tekanan", sambil memerintahkan aparat meningkatkan upaya demi mensukseskannya(ito/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Haiti Boleh Main Hakim Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi