jpnn.com, SEOUL - Strategi Amerika Serikat (AS) mengubah isi draf resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB beberapa jam sebelum voting dihelat terbukti tepat.
Kemarin, Selasa (12/9), dengan suara bulat, DK PBB meloloskan sanksi baru untuk Korea Utara (Korut) yang nekat mengujicobakan bom termonuklir pada 3 September lalu.
BACA JUGA: Semakin Berat, Ini Sanksi Terbaru PBB untuk Korut
Begitu hasil pemungutan suara diumumkan, negara-negara sekutu AS di Asia langsung bersorak.
Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe yakin resolusi yang didukung 15 negara anggota DK PBB tersebut bakal membuat Pyongyang berubah. Dia berharap perubahan itu positif.
BACA JUGA: AS Batal Usulkan Pembekuan Harta Kim Jong Un, Takut Ya?
”Korut harus menyadari bahwa sikap sembrono mereka mengancam perdamaian masyarakat internasional hanya akan membuahkan lebih banyak sanksi bagi mereka sendiri.” Demikian komentar tertulis Blue House.
Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in menyebut resolusi ke-9 bagi Korut yang lolos dengan dukungan penuh DK PBB itu sebagai peringatan.
BACA JUGA: NATO Ajak Dunia Keroyok Korut
Jika rezim Kim Jong-un nekat melanjutkan ambisi nuklir mereka, menurut dia, Korut akan semakin terisolasi secara diplomatik.
Maka, Moon mengimbau Pyongyang segera menghentikan program nuklir mereka dan kembali ke meja perundingan.
Kemarin DK PBB meloloskan serangkaian sanksi baru terhadap Korut. Salah satu sanksi yang paling berat berkaitan dengan sektor energi Korut.
DK PBB melarang transaksi gas alam cair dengan Korut yang volume tiap tahun mencapai 2 juta barel. Selain itu, DK PBB melarang ekspor minyak mentah ke Korut.
Selama ini Tiongkok menjadi pemasok utama kebutuhan minyak mentah Korut. ”Kami tidak menganggap sanksi berat yang kami sepakati bersama hari ini sebagai kesenangan. Bukan perang yang kami cari,” tegas Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, setelah pemungutan suara kemarin.
Dia menambahkan, meski DK PBB telah menjatuhkan sanksi baru yang tegas, Korut belum terlambat.
Menurut dia, Korut masih bisa berubah pikiran dan mengupayakan solusi damai lewat dialog.
Selain sanksi berat di bidang energi, Korut mendapatkan dua sanksi tegas lain dari DK PBB. Yakni, larangan ekspor tekstil dan larangan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri.
Semula, AS juga merumuskan pembekuan aset Jong-un sebagai salah satu sanksi.
Namun, kurang dari 24 jam sebelum voting berlangsung, AS mengubah draf resolusi yang mereka susun dan menghapuskan sanksi terkait pembekuan aset.
Kemarin bank-bank besar di Tiongkok menunda transaksi finansial dengan Korut.
Di Kota Yanji yang masih masuk area metropolitan Beijing, seluruh bank kompak tidak melayani pembukaan atau penutupan rekening nasabah mereka yang berkewarganegaraan Korut.
Saat ini Tiongkok tercatat sebagai negara yang mempekerjakan banyak pekerja asal Korut.
”Kami membekukan rekening mereka (nasabah Korut, Red). Bahkan, mereka tidak akan bisa menarik uang mereka sendiri,” ungkap seorang pegawai China Construction Bank di Yanji.
Selain China Construction Bank, tiga bank besar lain menerapkan kebijakan serupa untuk nasabah asal Korut. Tiga bank itu adalah Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, dan Bank of China.
Sejauh ini, belum ada tanggapan dari Korut soal sanksi baru yang DK PBB terapkan. Namun, pekan lalu, Pyongyang sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengubah sikap.
”Resolusi ilegal dan tidak berdasar itu sarat muatan politik. Kami mengecam hal tersebut dan akan membalas semuanya dengan aksi yang membuat AS menderita,” tandas Han Tae-song, duta besar Korut untuk Swiss. (AFP/Reuters/BBC/CNN/hep/c25/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Edan! Dunia Mencak-mencak, Kim Jong Un Malah Gelar Pesta
Redaktur & Reporter : Adil