jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saifudin mengungkapkan keheranannya karena proses penetapan NIP PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil rekrutmen Februari 2019 berjalan lambat. Padahal proses pemberkasan sudah dilakukan sejak Desember 2020.
"Kami berharap percepatan NIP bagi kami yang sudah lulus PPPK dan sudah pemberkasan. Kok bisa lambat begini prosesnya," kata Saifudin kepada JPNN.com, Minggu (10/1).
BACA JUGA: Sedihnya, Seribu Guru dan Staf Honorer Belum Terima Gaji Selama 3 Bulan
Dia juga meminta pemerintah bekerja profesional. Mengingat dalam waktu dekat pemerintah akan merekrut satu juta guru PPPK.
Bila diulur-ulur, Saifudin khawatir penetapan NIP PPPK 2019 tidak akan tuntas sampai rekrutmen baru dibuka.
BACA JUGA: Tenaga Teknis Honorer K2 Pesimistis Bakal Diangkat PPPK dan PNS
"Aneh sekali, ini yang dapat NIP dan SK PPPK belum 10 persen. Padahal sudah pertengahan bulan ini," ujarnya.
"Saya berharap pemerintah bekerja yang profesional, tidak grasak-grusuk. Selesaikan semua yang tahap satu, baru kemudian tahap dua dimulai,"
BACA JUGA: Kontrak Diputus, Puluhan Honorer RTK Mengadu ke Anggota Dewan: Tolong Beri Kami Solusi
Dia mengingatkan pemerintah untuk belajar dari pengalaman yang sudah ada. Harus diingat SDM di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat terbatas. Menyelesaikan 51.293 PPPK 2019 prosesnya berliku apa lagi yang satu juta orang.
"Saya harap cerdas dan cekatan sedikit lah mengurus nasib honorer K2 yang lulus PPPK ini," pungkas Saifudin. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad