jpnn.com, JAKARTA - Tokoh senior Kosgoro Hayono Isman mengaku mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurutnya, perppu itu sejalan dengan visi Kosgoro untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Hayono mengungkapkan hal itu dalam diskusi publik bertema Perppu Ormas dan Upaya Membangun Solidaritas Berbangsa di Wisma Mas Isman, Jakarta Pusat, Rabu (30/8). Menurutnya, keluarga Kosgoro berkomitmen mengawal proses reformasi agar tetap sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
BACA JUGA: Mendagri Tegaskan Perppu Ormas Bukan Kemunduran Demokrasi
"Keluarga Kosgoro mendukung reformasi dan bertanggung jawab dengan hadirnya reformasi hingga sekarang in, serta kesetiaan pada Pancasila,” ujar Hayono.
Menurutnya, Kosgoro sejak awal mendukung proses reformasi meski tanpa publikasi. Kepentingannya adalah menjaga Pancasila.
BACA JUGA: DPR Segera Putuskan Nasib Perppu Ormas
Diskusi publik tentang Perppu Ormas yang diselenggarakan Kosgoro di Wisma Mas Isman Jakarta Pusat, Rabu (30/8).
BACA JUGA: Komisi II Belum Terima Draf Perppu Ormas
“Kami termasuk yang menyuplai logistik ke mahasiswa. Hingga sekarang ini Indonesia masih ada karena Pancasila, keragaman yang terus terjaga," papar mantan menteri pemuda dan olahraga itu.
Karena itu, Kosgoro mendukung penerapan Perppu Ormas. Namun, katanya, penerapan perppu pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas itu harus tetap bijaksana.
"Kosgoro ini didirikan oleh para Tentara Nasional Indonesia Pelajar yang di dalamnya sudah ada keragaman yang saling toleransi. Jadi mengenai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini mari kita bahas dengan tidak emosional," ajaknya.
Pengamat plitik Herdi Sahrasad yang hadir dalam diskusi itu mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan Perppu Ormas. Menurutnya, target awal perppu itu memang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Namun, Herdi justru menganggap perppu itu meruntuhkan citra pemerintah. Sebab, kesan yang muncul adalah membubarkan dahulu, sedangkan proses peradilannya belakangan.
“Kita jadi negara kekuasaan, katakanlah HTI ini digebuk dahulu baru diadili, itu kan nggak bener. Ini menjatuhkan citra pemerintah," ulasnya.
Karena itu Herdi mengharapkan pemerintah agar mengedepankan dialog. "Intinya lakukanlah dengan elegant. Tapi kalau ISIS langsung pakai Perppu itu saya setuju," ucapnya.(rmo/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto Dorong Menteri Asal PDIP Tak Ragu Sikat Ormas Anti-Pancasila
Redaktur & Reporter : Antoni