jpnn.com - DEPOK - Kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) negeri di Kota Depok mulai dipertanyakan. Pasalnya, kota yang berikon belimbing itu mengalami kekurangan tenaga pengajar di SD. Bahkan, kebutuhan guru tersebut mencapai 1.750 orang pada 282 SDN di 11 kecamatan. Akibat hal itu, beberapa guru harus mengajar dua mata pelajaran sekaligus.
Hal itulah yang dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Herry Pansila, kepada INDOPOS, saat ditanyai mengenai kebutuhan ideal tenaga pengajar di kota penyanggah ibu kota itu.
BACA JUGA: Peserta SBMPTN 2014 Diperkirakan Tembus 800 Ribuan
"Sampai sekarang belum ada pemecahannya, karena kuota untuk formasi guru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) belum ditambah. Makanya, banyak guru honorer yang kami perbantukan," katanya saat dihubungi INDOPOS, kemarin (11/5).
Herry mengakui, gejala krisis guru SD tersebut telah terjadi sejak awal 2009. Penyebabnya, minimnya kuota penerimaan CPNS yang diberikan kepada Kota Depok.
"Kekurangan guru ini yang membuat mutu pendidikan turun. Belum lagi ada guru yang pensiun setiap tahun. makanya, kami sekarang sedang mencari solusinya," ungkap mantan Kadis Diskominfo Kota Depok itu.
BACA JUGA: Tunjangan Profesi Guru Kemenag Susut Rp 2 Triliun
Dari data resmi Disdik Depok, jumlah kebutuhan yang ideal guru SD di Depok sebanyak 4.534 orang. Sedangkan, jumlah guru yang ada hanya sebanyak 2.784 orang. Kekurangan tenaga pendidik itu terjadi di 283 SD negeri.
Daerah-daerah yang kekurangan guru adalah Beji sebanyak 13 orang, Tapos 111 orang, Cimanggis 89 orang, Limo 36 orang, Cinere 20 orang, Pancoranmas 72 orang, Cipayung 68 orang, Sawangan 43 orang.
BACA JUGA: Kekerasan di Sekolah Akibat Gagalnya Pendidikan Karakter
Selanjutnya, Bojongsari 112 orang, Sukmajaya 102 orang, Cilodong 71 orang. Bahkan, guru SDN yang ada saat ini terpaksa harus mengajar dua sampai tiga rombongan belajar (Rombel) dalam sehari.
Menurut Herry, kekurangan guru tersebut juga sudah telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok. Usulan penambahan kuota penerimaan formasi guru dan pengangkatan guru honorer pun ikut diusulkan. Akan tetapi, usulan yang diajukan Disdik tersebut belum mendapatkan titik terang dan jawaban.
"Tetap saja tidak bisa terealisasi, semua terganjal di Kementerian PAN dan RB. Sekarang ini kami hanya menunggu apakah dapat atau tidak kuota yang disusulkan tadi. Ini penting sekali, karena menyangkut mutu pendidikan," ujarnya.
Saat ini, sambung Herry, sejumlah cara tengah ditempuh jajarannya dalam mengatasi persoalan kekurangan guru SD itu. Yakni, penyaluran guru sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) negeri yang ada di Depok. Sebab, jumlah guru pada sekolah tersebut sangat besar dan berlebih. Kemudian, tenaga pengajar yang di dapatkan dari sekolah itu dimasukan ke dalam pendidkan dan pelatihan (Diklat) guru SD.
"Hanya ini solusi pemecahan kekurangan guru SD yang ada. kami sekarang sedang mendata seluruh guru SMP dan SMA. datanya akan kami serahkan ke Pemprov Jabar, untuk dilakukan pemetaan terhadap SD yang membutuhkan guru," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan itu pihaknya memperbantukan sejumlah guru SMP dan SMA ke tingkat sekolah dasar itu. Itu dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Yakni, pengajuan kepada kepala sekolah yang bersangkutan.
"Untuk sementara saja ini dilakukan pengalihan. Ada uang tambahan buat guru Jika memang kuota guru belum ada tambahan, maka guru honorer akan diangkat jadi PNS," paparnya. (cok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemberian Beasiswa Mampu Tingkatkan Pendidikan
Redaktur : Tim Redaksi