jpnn.com, MALANG - Kota Malang dinilai berhasil dalam transformasi pengadaan digital barang dan jasa kebutuhan pemerintah.
Selama kurun waktu 2023, lebih dari 4.000 pesanan telah dibuat di Toko Daring dengan nilai kurang lebih hampir Rp 40 miliar, dengan melibatkan lebih dari 260 penyedia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal Kota Malang.
BACA JUGA: Fintech Lending, jadi Harapan Baru Bagi Para UMKM
Hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang bahkan hingga Unit Pelayanan Teknis (UPT), yang mencakup kecamatan, kelurahan, hingga Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) melakukan transaksi pengadaan digital di Toko Daring.
Program transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Kota Malang merupakan bagian dari program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), yang diinisiasi pada November 2020 oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
BACA JUGA: Kemenhub Gelar Latihan National Marpolex 2023 di Pelabuhan Tanjung Priok
“Kami berharap transaksi di Toko Daring dapat terus meningkat, namun jangan melulu mengejar transaksi, tetapi juga mengedepankan bagaimana tanggung jawab dari para penyedia dapat menjadi perhatian," ujar Kepala Bagian PBJ Kota Malang, Eko Setyo Mahanani.
Terkait transaksi Toko Daring di Jawa Timur, Kota Malang memegang rekor transaksi tertinggi selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2023, disusul oleh Kota Kediri, kemudian Kabupaten Pasuran dan Kabupaten Situbondo.
BACA JUGA: Saatnya yang Muda Memimpin, Gibran Didukung Jadi Bakal Cawapres
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah transaksi pengadaan digital di Kota Malang meningkat lebih dari 50%, dengan peningkatan jumlah pesanan lebih dari 100%.
“Keberhasilan digitalisasi di kota Malang sebagai pemegang rekor se-Jawa Timur dengan transaksi e-purchasing; Toko Daring tertinggi, tidak terlepas dari peran pejabat pengadaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkomitmen tinggi untuk mengedepankan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tentunya hal ini juga untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri," imbuh Diah Ayu Kusuma Dewi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Malang.
Selain karena adanya kebijakan dan arahan dari wali kota Malang, para pejabat pengadaan di Kota Malang juga merasa nyaman bertransaksi di Mbizmarket lantaran berbagai kemudahan yang ditawarkan, dan proses bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
“Kami akan terus mendukung transformasi pengadaan digital barang dan jasa di Kota Malang. Kami akan hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Malang secara berkala untuk memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para penyedia yang membutuhkannya,” ungkap Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO & Co-Founder Mbizmarket.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada