jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retro Listyarti menilai program vaksinasi bagi pendidik hanya sebagai pendukung dari pertimbangan pemerintah membuka sekolah pada Juli mendatang.
Faktor utamanya tetap mempersiapkan insfrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah.
BACA JUGA: Simak, 3 Rekomendasi KPAI terkait Pembelajaran Tata Muka pada Juli 2021
Menurut Retno, tanpa penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP AKB, maka potensi sekolah menjadi klaster baru sangat besar.
"Jika guru sudah divaksin tetapi peserta didik belum divaksin maka kekebalan kelompok tidak akan terbentuk," kata Retno di Jakarta, Minggu (21/3).
BACA JUGA: Permintaan KPAI soal Penanganan Prostitusi Online yang Melibatkan Anak-anak
Dia menjelaskan kekebalan kelompok terbentuk bila jumlah yang divaksin mencapai 70-80 persen dari populasi.
Sedangkan jumlah siswa bisa mencapai 1.000 dengan guru hanya 70 orang, tidak sampai 10 persen dari populasi di sekolah.
BACA JUGA: Fahira Sebut PTM Terus Membayangi Indonesia dari Dulu Hingga Kini
Sementara itu, dalam aplikasi pengisian penyiapan buka sekolah di laman Kemendikbud sampai 2021, baru diisi sekitar 50 persen lebih dari total sekolah di Indonesia.
"Dari jumlah tersebut yang masuk kategori siap hanya sekitar 10 persen," ujar Retno.
Namun, sejumlah sekolah di daerah sudah melakukan tatap muka sejak Januari.
"Padahal belum siap melengkapi infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP AKB," kata dia.
Retno mencontohkan di Nangroe Aceh Darussalam, sudah 20 prsen sekolah dibuka.
Begitu juga di Jawa Barat ada sekitar 2.500 sekolah sudah pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Bahkan di Jawa Timur hampir 5.000 sekolah sudah PTM, meskipun baru tahap simulasi. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diteriaki Maling, 2 Pemuda Hampir Tewas Diamuk Massa, Motor Dibakar
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad