jpnn.com - jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa para penerima aliran dana korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Dari sebagian penerima aliran dana haram tersebut, ada beberapa yang tidak kooperatif dalam penyidikan kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
BACA JUGA: Siapa sih Nama Besar di Balik Kasus e-KTP Itu...
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa yang tidak kooperatif itu justru pihak yang menerima aliran dana dalam jumlah besar.
"Ada pihak lain yang diduga menerima uang berjumlah besar dan tidak kooperatif," kata Febri di kantor KPK, Senin (6/3).
BACA JUGA: Pimpinan KPK Pecah Gara-gara Kasus e-KTP?
Febri menambahkan, KPK sudah mengantongi bukti-bukti pihak tersebut menikmati aliran dana dalam jumlah besar.
Meski demikian, pihak tersebut masih saja bersikap tidak kooperatif dalam penyidikan yang dilakukan KPK.
BACA JUGA: Pengungkapan Kasus e-KTP Steril dari Intervensi Istana
"Kami miliki bukti-bukti itu. Kami akan pertimbangkan perkara ini lebih lanjut akan mengarah ke mana," katanya.
Lebih lanjut KPK kembali menegaskan tidak pernah menyebutkan siapa saja nama penerima dana dalam proyek itu.
Febri mengatakan, siapa penerima dana, peran maupun posisinya akan dibuka di persidangan perdana e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.
Yang pasti, Febri menegaskan, memang benar ada sejumlah pihak yang sudah mengembalikan dana. Baik itu korporasi maupun perorangan, termasuk sejumlah anggota DPR.
Dia mengatakan, ada 14 orang termasuk sejumlah anggota DPR yang mengembalikan duit kepada penyidik KPK.
Selain mengembalikan uang, mereka juga kooperatif dan memberikan informasi kepada penyidik yang mengusut kasus itu.
"Kenapa kami belum proses 14 orang tersebut, karena kami tunggu dulu fakta persidangan," kata Febri lagi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek e-KTP Jadi Kasus Rasywah, Kader Golkar Resah
Redaktur & Reporter : Boy