jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik korporasi yang diduga terlibat dan mendapat keuntungan dalam dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik 2011-2013 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Terlebih lagi, saat ini sudah ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempelajari lebih terperinci keterlibatan korporasi maupun penangangannya menggunakann Perma 13/2016.
BACA JUGA: Disebut Terima Uang Korupsi, Marzuki Ali Lapor Polisi
"Kami sedang pelajari. Penyidik sudah ditatar, biar mereka lihat lagi," kata Saut, Jumat (10/3).
Saut mengatakan, penyidik akan mendalami lagi apakah sudah bisa menjerat korporasi dengan Perma yang ada tersebut.
BACA JUGA: Disebut Terima Suap, Marzuki Ali Sambangi Bareskrim
Seperti diketahui, dalam dakwaan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, tidak hanya nama besar yang disebut terlibat dan menikmati duit e-KTP.
Sejumlah korporasi disebut jaksa turut menikmati aliran dana e-KTP. Yakni, Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102.
BACA JUGA: Ingat! Ini Bukan soal Papa Minta Saham
PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022, PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122, PT LEN Industri sejumlah Rp 20.925.163. 862, PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231 289.362 dan PT Quadra solution sejumlah Rp 127 320.213.798. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saut Situmorang: Presiden Lagi Bagus, Kami Harus Serius
Redaktur & Reporter : Boy