jpnn.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo terjadi gegara aturan yang dibuat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (AMA).
Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Ahmad Muhdlor alias Gus Muhdlor selaku bupati punya sejumlah kewenangan, di antaranya mengatur penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Sidoarjo.
BACA JUGA: Ahmad Muhdlor Ali Ditahan KPK, Subandi Jabat Plt Bupati Sidoarjo
Dengan kewenangan itu, dibuatlah aturan dalam bentuk keputusan bupati yang ditandatangani Gus Muhdlor untuk empat triwulan dalam tahun anggaran 2023.
BACA JUGA: Konon SYL Pernah Beli Lukisan Seharga Rp 200 Juta, dari Sini Duitnya
Aturan itu lantas menjadi dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Tanak menerangkan atas dasar Keputusan Bupati tersebut Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono (AS) kemudian memerintahkan dan menugaskan Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo Siska Wati (SW) untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD.
BACA JUGA: Pelaku Ditangkap, Motif Pembunuhan Pengusaha di Boyolali Terungkap
Selain itu, AS juga memerintah SW memungut potongan yang harus disetorkan oleh para pegawai yang menerima insentif pajak tersebut.
"Potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan peruntukan uang-nya bagi AMA," ujar Tanak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/5).
Adapun besaran potongan yang dikenakan bagi pegawai penerima insentif berkisar antara 10 persen sampai dengan 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.
Kemudian, tersangka AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai, yang dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.
AS juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan SW ke beberapa orang kepercayaan Bupati, salah satunya adalah sopir AMA.
Pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para pegawai BPPD Sidoarjo sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar.
Temuan duit Rp 2,7 miliar itu menjadi bukti awal dugaan korupsi untuk terus didalami Tim Penyidik KPK.
Atas dasar temuan tersebut tim penyidik KPK kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo Siska Wati.
Tersangka AS dan SW sudah terlebih dulu ditahan oleh KPK, sedangkan Ahmad Muhdlor telah ditahan per hari ini hingga 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.
"Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK," kata Tanak.
Ahmad Muhdlor Ali dijerat Pasal 12 huruf f UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam