jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Saat ini, KPK menyidik kasus itu pada tahun anggaran 2012-2013 di Kementerian Agama.
"Iya, karena ada dugaan kasus di tahun 2010," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam pesan singkat, Rabu (26/11).
BACA JUGA: Jokowi Diminta Serahkan Seluruh Urusan Desa ke Kemendes
Menurut Busyro, ada kesamaan modus antara penyelidikan kasus ibadah haji di tahun 2010 dengan penyidikan kasus itu pada tahun anggaran 2012-2013. Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh soal kesamaan tersebut.
"Ada sisi samanya," ujarnya.
BACA JUGA: KPK Diterjang Rumor Perpecahan
Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto menyatakan, pihaknya tengah coba mengembangkan kasus haji. Namun, dia tidak mengetahui apakah sudah masuk ke penyelidikan atau belum.
"Kita lagi coba mengembangkan tapi saya belum tahu apakah ini sudah dimasukan ke unit penyelidikan baru apa enggak. Tapi, berdasarkan data yang ada, ada kemungkinan pengembangan," ucap Bambang.
BACA JUGA: PNS Nakal, dari Kumpul Kebo Hingga Terlibat Jaringan Teroris
Seperti diketahui, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013 di Kemenag. Ia disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penerapan pasal itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang bisa merugikan keuangan negara. Anggaran yang dipakai terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di atas Rp 1 triliun.
Modus penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Suryadharma di antaranya dengan memanfaatkan dana setoran awal haji milik masyarakat guna mengongkosi keluarga dan koleganya serta pejabat dan tokoh nasional untuk pergi naik haji.
Selain soal naik haji gratis bagi keluarga, kolega, pejabat dan tokoh nasional, KPK juga menduga ada pengelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji oleh Kemenag. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ancam Bawa Kasus JIS ke Mahkamah Internasional
Redaktur : Tim Redaksi