jpnn.com - jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami terkait dugaan penyimpangan dalam pembelian barang-barang teknologi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembelian teknologi di perusahaan plat merah itu pun mulai dibidik. Diduga ada indikasi kuat tentang cara pembelian teknologi sama di Garuda Indonesia.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK akan dalami semua informasi-informasi terkait pembelian barang barang teknologi tersebut.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Please Waspadai Bu Rini Gerogoti Nawacita
“Jika memang ditemukan informasi lain yang relevan tentu akan ditindaklanjuti,” kata Febri menanggapi adanya dugan penyinpangan dalam pembelian barang-barang teknologi di BUMN perbankan.
Dalam kasus Garuda, KPK masih fokus pada penyidikan dengan 2 tersangka, yaitu ESA, mantan dirut Garuda dan SS, Benefficial owner PT Connought Internastional.
BACA JUGA: Kok Bu Rini Pilih Orang Bermasalah untuk BUMN Penting?
“SS diduga memberikan suap pada ESA dalam pembelian pesawat Airbus A330,” katanya.
Kasus suap Rolls Royse yang menyeret mantan Dirut Garuda, ES harus menjadi pintu awal KPK untuk menyelidiki semua pembelian barang barang teknologi serupa di sejumlah BUMN.
BACA JUGA: Usai Digarap KPK, Politikus PKS Tantang Aseng
Hal itu dikatakan A Deni Daruri, Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC). Deni pun meminta KPK membongkarnya. Artinya, tidak sampai di Garuda, tapi di BUMN lain pun harus diusut.
Ia mencontohkan, soal pembelian satelit oleh Bank BRI. Kata Deni, banyak keanehan dalam pembelian satelit seharga 220 juta dolar atau setara Rp 3 triliun, dengan skema cicilan selama delapan tahun.
"Kalau diteliti, cara pembelian di Garuda, hampir sama dengan yang di BUMN. Hanya beda barang saja," ungkapnya.
Namun lanjut Deni, yang harus diinvestigasi, sejauh mana kapasitas satelitnya bisa digunakan untuk menopang bisnis perusahaan pelat merah ini?
“Apa benar menguntungkan perusahaan? Berapa untungnya dari beli satelit itu? Semuanya kan harus diinvestigasi," lanjut Deni.
Keanehan lain, Deni memaparkan rencana Bank Mandiri berinvestasi di sektor IT untuk mendukung e-money sampai Desember 2016, senilai 11 juta dolar.
"Lima tahun belakangan, Bank Mandiri banyak sekali membeli barang-barang berteknologi untuk memperkuat sistem pembayaran. Nilainnya sampai puluhan bahkan ratusan juta dolar AS. Apa sudah sesuai spek dan bermanfaat? Di situ ranah KPK untuk bergerak,” paparnya.
Masih menurut Deni, berdasarkan kajian CBC, investasi teknologi yang dilakukan bank-bank pelat merah (BUMN), acapkali harganya lebih mahal ketimbang bank-bank swasta. Hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri ada-tidaknya korupsi.
"Saya kira, sudah waktunya KPK membongkar korupsi di bank-bank BUMN," pungkasnya.(*/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Hati-Hati, Kejadian 2012 Ketemunya Sekarang
Redaktur : Tim Redaksi