jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengambil alih kasus restitusi pajak Mobile-8 Telecom dari Kejaksaan Agung. Komisi antirasuah diyakini mampu mengungkap dengan cepat perkara yang kabarnya melibatkan bos MNC Grup Harry Tanoesudibyo itu.
Demikian disampaikan Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (KMKP) saat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/11).
BACA JUGA: Jokowi Tertarik Obat-obatan Murah dari India
"Kami menuntut KPK mengambil alih atau supervisi penuntasan dugaan korupsi restitusi pajak Mobile-8 Telecom dari Kejaksaan Agung," ucap koordinator aksi Herry Poer kepada wartawan di KPK, Senin (2/11).
Dalam aksinya massa KMKP juga mempertanyakan kelanjutan penanganan beberapa kasus besar yang diduga melibatkan orang penting lainnnya. Terutama skandal bailout Bank Century dan korupsi proyek Hambalang yang diduga melibatkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya.
BACA JUGA: Surat Edaran Kapolri Tak Membungkam Kebebasan
Herry tegaskan, KPK tidak boleh bersikap seperti lembaga penegak hukum lainnya yang tebang pilih dalam memberantas korupsi.
"Ungkap dugaan keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus skandal korupsi Bank Century. Usut tuntas dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono dalam kasus mega korupsi Hambalang dan ungkap kasus-kasus korupsi kepala daerah yang merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah," tegas dia. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Fahri Hamzah Janjikan Ini ke Masyarakat Adat Papua
BACA ARTIKEL LAINNYA... RJ Lino Bantah Mangkir dari Panggilan Bareskrim
Redaktur : Tim Redaksi