jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok massa yang menamakan diri Kesatuan Aksi Pemantau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KAPAKKN Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta,Jumat (12/4).
Mereka mendesak KPK memelototi para pejabat di Sumsel, mulai gubernur, bupati/walikota, camat, lurah, hingga ketua RT/RW di Sumsel yang memiliki kerabat calon legislative.
BACA JUGA: India Gelar Pemilu Hari Ini, Begini Taktik Kotor Petahana
“Ini penting untuk mencegah terjadinya money politic dalam pileg dan pilpres. Pemilihan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, bahkan DPD RI maupun pilpres, sudah terindikasi politik uang. Di Sumatera Selatan tanda-tanda bakal terjadinya pembelian surat suara sudah muncul,” begitu suara salah seorang demonstran.
Massa mengusung dua spanduk besar. “KPK TOLONG SADAP PEJABAT-PEJABAT SUMSEL YANG GUNAKAN UANG APBD 1,4 TRILYUN UNTUK SERANGAN FAJAR”.
BACA JUGA: Bowo Golkar Sebut Nusron Wahid Muslim Beriman
Spanduk satu lagi berbunyi: “INGAT!!! GUBERNUR, BUPATI, ANAK ISTRI & KELUARGA MU JANGAN DIKARBIT JADI CALEG PAKAI UANG KORUPSI APBD 1,4 TRILYUN”.
BACA JUGA: Jawaban Nusron Wahid saat Ditanya soal Nyanyian Bowo kasus Amplop
KAPAKKN Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jumat (12/4). Foto: Istimewa for JPNN.com
Koordinator Lapangan dan Sekretaris KAPAKKN Ismaul Alkabir menduga beberapa oknum elite politik di lingkaran eksekutif pemerintahan secara terang-terangan melibatkan anggota keluarganya untuk mencalonkan diri di legislatif baik itu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kabupaten, maupun DPD RI.
Bahkan, lanjutnya, di antara anggota keluarga itu banyak yang maju sebagai caleg tanpa didukung pengalaman politik maupun latar belakang sebagai pengurus partai dalam kurun waktu lama.
Hal ini juga disinyalir dari dugaan adanya proyek infrastruktur jalan Provinsi Sumsel yang saat ini dalam proses tender senilai kurang lebih Rp1,4 triliun, di mana kontraktor dari Jakarta yang ‘mengijon’ proyek-proyek tersebut dengan fee 30% dan sampai bulan April ini harus membayar DP 20%.
KAPAKKN, kata Ismaul, mendapatkan informasi dari orang-orang yang berkompeten dalam bidang infrastruktur terkait adanya dugaan penyelewengan dana sekitar Rp 1,4 triliun, yang disinyalir uang tersebut sekitar 30 persennya diambil untuk kepentingan pribadi, di mana kepentingan pribadi itu diduga akan digunakan dalam pencalonan diri mereka di pemilu 2019.
Indikasi ini menguat karena proyek-proyek itu diberikan tanpa melalui tender dan langsung dikerjakan kontraktor yang ditunjuk oleh pemegang posisi elite pemerintahan setempat.
Dengan dugaan ini dikhawatirkan akan banyak dana yang diselipkan/diambil untuk kepentingan pribadi dan memuluskan hasrat jahat memenangkan anggota keluarga dalam pemilihan umum berupa kursi legislatif.
Praktek politik uang ini ditengarai akan jauh lebih marak lagi menjelang satu minggu masa pencoblosan dan mencapai puncaknya pada dinihari tanggal 17 April 2019 dalam bentuk 'serangan fajar'.
BACA JUGA: Berapa Suara Diraup Prabowo Setelah Ada Pernyataan Ustaz Abdul Somad?
Mencermati situasi dan kondisi bakal terjadinya perilaku politik uang yang bakal merusak Pemilu/Pilpres 2019 ini, KAPAKKN Sumsel menyatakan sikap sebagai berikut:
Pertama meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan kontrol dan pengawasan melalui cara dan metoda yang lebih ketat termasuk dengan teknik penyadapan kepada elit politik di posisi pejabat pemerintahan dari gubernur, bupati/walikota, camat, lurah, hingga ketua RT/RW yang memiliki kerabat calon legislatif DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta DPD, untuk mencegah terjadinya money politic dalam pileg dan pilpres.
Kedua, menolak praktek politik uang dalam pemilu legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kabupaten, bahkan DPD RI maupun Pilpres tahun 2019.
Ketiga, menolak nepotisme yang terjadi pada calon legislatif dan DPD RI.
Keempat, mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya oknum pejabat yang menyalahkan aturan dalam pengelolaan dana APBD daerah setempat.
Usai berdemo, rombongan kecil itu beranjak dengan tertib dari KPK menuju ke Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri RI, Bawaslu RI, KPU, PPATK, untuk menyampaikan surat berisi tuntutan yang sama. (rl/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Minta KPK Segera Periksa Nusron Wahid
Redaktur & Reporter : Soetomo