jpnn.com, JAKARTA - IM57+ Institute meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan status hukum Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. IM57+ meminta KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan rasuah yang menjerat pria yang akrab disapa Eddy Hieriej itu.
"KPK harus berani secara tegas mengumumkan ke Publik apabila memang Eddy OS Hierej terlibat atau tidak terlibat dalam Sprindik dan Sprin Lidik yang sedang berjalan di KPK. Jangan sampai berbagai proses penegakan hukum menggantung mengikuti langkah politik," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha dalam keterangannya.
BACA JUGA: Laporan Pemotongan Honor Hakim Agung Disebut Masih Berlanjut di KPK
Praswad menilai KPK saat ini merupakan alat penegak hukum buat pelindung atau gebuk politik. Jika memang Eddy Hieriej tidak bersalah, sampaikan secara tegas.
"Jika memang Eddy OS masih tersangkut perkara, maka segera keluarkan Sprindik atau Sprinlidiknya," kata dia.
BACA JUGA: Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK Periksa Direktur KB Valbury Sekuritas
Praswad juga menilai seharusnya Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan rekam jejak calon menteri dan wamen secara komprehensif, termasuk soal isu korupsi yang terkait dengan kandidat.
"Pimpinan institusi negara harus memiliki jejak langkah yang klir tanpa adanya catatan buruk sedikitpun, sehingga mampu mewujudkan semangat antikorupsi dalam kebijakannya. Tidak hanya cukup terbebas dari isu hukum semata," tandas dia. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA JUGA: KPK Panggil Dirut Nusantara Inti Solusindo dan Okky Dharmosetio
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Kasus Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara, KPK Periksa Ira Puspadewi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga