jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy tidak bertindak sendiri dalam kongkalikong pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Sebab, Romi -panggilan akrabnya- adalah anggota DPR sehingga tak punya kewenangan secara langsung atas Kemenag yang dipimpin kader PPP Lukman Hakim Saifuddin itu.
"Romahurmuziy tidak punya kewenangan untuk mengurus jabatan tertentu. Oleh karena itu, tidak mungkin dikerjakan sendiri," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Senin (18/3).
BACA JUGA: Usut Kasus Romi, KPK Geledah Kantor Kemenag dan DPP PPP
Lebih lanjut Syarif mengatakan, Romi yang duduk di Komisi XI DPR memang tak punya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait Kemenag. “Kalau kami lihat beberapa kasus yang pernah disidik dan dituntut KPK, kadang tupoksi kementerian tidak selalu berhubungan apa yang dikerjakan," imbuhnya.
Hanya saja, kata Syarif, KPK mencatat kasus suap seperti yang menjerat Romi bukan hal baru. Sebab, KPK juga pernah menjerat Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi.
BACA JUGA: Kasus Romi, Fadli Zon: Menteri Bukan Pembantu Ketum Parpol
KPK menangkap Luthfi pada Januari 2013 terkait suap dari pengusaha daging. Posisinya saat itu adalah presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri.
Contoh lainnya adalah ketika KPK menangkap politikus Partai Demokrat (PD) I Putu Sudiartana pada 2016. Putu adalah anggota Komisi Hukum DPR yang menerima suap terkait proyek di Sumatera Barat.
BACA JUGA: KPK Ditantang Kejar Orang Kemenag yang Bantu Romahurmuziy
“Jadi bisa saja lintas sektor, termasuk hal ini," tukasnya.
Syarief menduga suap untuk Romi karena posisinya sebagai ketua umum PPP ketimbang anggota DPR. Adapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merupakan bagian dari Majelis Tinggi PPP.
“Saya pikir kasus ini kental hubungan kepartaian," tegas Syarif.
Sebelumnya KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus suap pengisian jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur. Politikus asal Yogyakarta itu diduga menerima uang Rp 300 juta untuk meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.
Selain itu, Romi juga diduga menerima suap dari Muhammad Muafaq Wirahadi. Muafaq yang kini menjadi tersangka pemberi suap merupakan kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
Menurut KPK, pemberian pertama terjadi saat Haris datang ke rumah Romi pada 6 Februari 2019. Jumlah uangnya Rp Rp 250 juta.
Adapun untuk penerimaan kedua sebesar Rp 50 juta. Uangnya diserahkan oleh Muafaq pada Jumat lalu (15/3).(jpc/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Terbukti Tidak Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum
Redaktur & Reporter : Antoni