KPK Harus Selidiki Kasus Batu Bara

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani membidik bau korupsi dalam masalah pembayaran royalti pertambangan batubaraDirektur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, mencurigai adanya potensi korupsi dalam masalah itu.

"Kalau diarahkan kepada kerugian negara, korupsi di sektor pertambangan itu most likely terjadi

BACA JUGA: Menang Pemilu, Golkar Tinggalkan SBY

Sangat kental baunyaDalam masalah royalti batubara, bisa dilihat bagaimana disharmoni peraturan terkait pajak batubara

BACA JUGA: Bakal Caleg Merasa Diperas

UU (UU Nomor 11 Tahun 1994) bilang kena pajak, tapi PP Nomor 144 Tahun 2000 bilang gak kena pajakDari segi tata negara ini udah kacau balau," ujar Denny dalam sebuah diskusi tentang Penegakan Hukum bagi Pembangkan Royalti Batubara di pressroom DPR RI, Jakarta, Rabu (13/8).

Menurutnya, adanya kebijakan yang tidak sinkron antara Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak sebatas persoalan peraturan semata

BACA JUGA: Depkeu akan Bahas Dengan DPR

"Ketidakjelasan ini terkait dengan potensi korupsiPerlu didorong agar KPK masuk kesituTanpa menunggu audit investigasi BPK, sebenarnya KPK bisa masuk dari awal," cetusnya.

Denny menduga adanya kebijakan yang tidak sinkron diantara pembantu Presiden itu justru memperjelas adanya 'jual beli' kebijakan sehingga investor dan pemegang kontrak memperoleh fasilitas istimewa.

"Fasilitas yang besar itu trade off-nya adalah tindak pidana korusiKalau ditanya siapa yang terlibat? Itu harus dirunut dari hulu ke hilirKalau dulu PP-nya (PP Nomor 144 Tahun 2000) dirumuskan jaman Mentamben dipegang SBY, bukan tidak mungkin mengarah kesana," ulasnya.

Denny merasa yakin adanya hal yang tidak beres baik dalam masalah kontrak ataupun pembayaran royalti batubaraDikatakan, potensi ekonomis batubara sangat luar biasa"Pasti ada something wrong dengan perjanjian pertambangan kitaBatubara itu luar biasaBakrie (keluarga Bakre) itu kaya salah satunya karena batubara," ucapnya.

Meski kebijakan itu belum tentu menjadi indikasi korupsi, sambungnya, namun potensi korupsi sektro pertambangan batubara itu tetap ada"Saya tetap katakan potensi korupsinya besarKalau ada policy yang tak konsisten, itu biasanya ada timbal baliknyaKalau ada kebijakan yang pro kontarktor, ya arahnya seperti itu," pungkasnya.(ara/JPNN)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pencalonan Edhy Baskoro Rugikan SBY