jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) isyaratkan tidak akan melakukan banding terkait vonis Bupati Bogor nonaktif Rahmat Yasin.
Terdakwa perkara dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor itu dihukum penjara selama 5,5 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.
BACA JUGA: Pelengseran Ical, Bamsoet: Itu Lucu-lucuan Saja
Vonis yang diberikan kepada Rahmat lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK yakni penjara selama 7,5 tahun.
"Biasanya kalau vonisnya di atas 2/3 tuntutan, itu kita tidak banding," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Kamis (27/11).
BACA JUGA: Fadli Zon Dibilang Kayak Preman, Tedjo Edhy Diminta Perbaiki Kinerja
Johan menjelaskan dalam menentukan banding atau tidak, KPK harus melihat terlebih dahulu vonisnya. "Harus dilihat dulu pertimbangan vonisnya," ujarnya.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Rahmat terbukti menerima suap dalam tukar guling lahan hutan seluas 2.754 hektare dengan PT Bukit Jonggol Asri. Terkait pengurusan izin lahan tersebut, dia menerima suap sebesar Rp 4,5 miliar.
BACA JUGA: Kejagung Segera Eksekusi Lima Terpidana Mati
Selain hukuman penjara, Rahmat juga dihukum membayar denda sebesar Rp 300 juta subsidair tiga bulan kurungan. Dia pun dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk jabatan publik selama dua tahun setelah pidana pokok dijalani.
Atas putusan tersebut, Rahmat menerimanya. Sedangkan, jaksa KPK mengambil haknya untuk menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aksi Brutal Polisi di Musala, Menag: Itu Sudah tak Beretika
Redaktur : Tim Redaksi