jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengungkap fakta menarik soal korelasi antara kasus-kasus tindak pidana korupsi sektor perbankan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diamati sejak 1998. Meski tidak berani mengklaim fakta ini sebagai sebuah hipotesa, bahwa kejahatan perbankan dijadikan salah satu sumber pendanaan pesta demokrasi lima tahunan, setidaknya Bambang Widjojanto menyebut fakta itu sedang dikaji KPK untuk melihat modus sama yang akan terjadi pada Pemilu 2014.
Dikatakannya, siklus perampasan aset-aset negara di sektor keuangan bisa dilihat dari kasus tahun 1998 untuk Pemilu 1999, yakni bailout BLBI (Bantuan Lukuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 150 triliun. Pada 2004 dan 2005, ada kredit fiktif di tiga atau empat bank.
BACA JUGA: Penyuap Rudi Pernah Teliti Dokumen Peserta Tender SKK Migas
"Tahun 2008 (untuk Pemilu 2009) itu ada kasus Century. 2014 dan 2015, kira-kira ada apa nih di sektor bank? Coba anda ngendus-ngendus di situ. Ada enggak?," kata Bambang Widjojanto di Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Saat ditanya kenapa sektor perbankan yang jadi bancaan untuk pendanaan pemilu? Menurutnya alumnus Universitas Jayabaya itu, di perbankan kapitalisasi uangnya luar biasa. Bahkan, kalau publik mecermati tindakan KPK sekarang ini, pebankan jadi salah satu fokus garapan KPK di samping beberapa sektor lain.
BACA JUGA: Realisasi Anggaran Deputi Pencegahan KPK Terendah
"Pertama di perbankan, kedua di bantuan sosial, diimportasi-importasi, termasuk di sektor-sektor mineral. Kapitalisasi uangnya itu cukup besar. Blok-blok minyak itu, nilainya lebih dari Rp 100 triliun. Dapat satu sampai 10 persennya saja sudah berapa triliun," tutur salah seorang pendiri Kontras itu.
Namun saat ditanya siapa saja pemain sektor perbankan yang bisa dijerat pidana, BW berkelit dengan mengatakan tidak bisa membicarakannya secara terbuka. Tapi setelah didesak, dia pun menyebutkan prediksinya. "Orang-orang yang bermain di sektor perbankan. (Eksekutif) Ada. Ada juga yang nasabah. Ada juga yang punya akses di perbankan. Kira-kira itu dan itu kita sedang buat ketentuan umum," jelasnya.
BACA JUGA: Soal Pekan Kondom, Politisi PKS Tuding Menkes Tak Tahu Agama
Hanya saja mantan pengacara itu menyayangkan media dan publik kurang memperhatikan siklus terjadinya kejahatan perbankan jelang pemilu. Sebab, KPK sendiri saat ini tengah melakukan kajian karena siklus tersebut sudah terjadi di tiga periode pemilu. "Pertanyaannya, apakah 2014 ke depan itu ada?
Diakuinya, untuk kejahatan korupsi di sektor bantuan sosial dan minerba, KPK sudah melakukan upaya pencegahan, tapi di perbankan belum dilakukan karena kasus per kasus terkait kejahatan perbankan untuk pendanaan pemilu masih dipelajari. Misalnya kasus BLBI ada dalam penuntutan. Status Century sedang dipelajari di penyelidikan ke tahap penyidikan.
"Yang kedua, mempelajari modus. Modusnya itu bagaimana sih? Sekarang kita sedang melihat, apakah ada proyek-proyek tertentu di sektor perbankan yang menjadi kebijakan dari pemerintah yang potensial bermasalah. Yang jelas, sekarang sedang mencoba mengkaji itu," tandasnya.
Nah, saat ditanya apakah dari ketiga kasus itu bisa dijadikan hipotesa, BW mengaku tak berani menyimpulkan. "Saya agak ngeri di bilang hipotesis. Saya bilang fakta saja deh. Fakta itu kan mudah-mudahan tidak terjadi (di Pemilu 2014). Itu tadi fakta yang saya kemukakan empirikal fakta. Anda bisa cek itu," tandas mantan dosen Trisakti itu. (Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Larang Polwan Berjilbab, Wakapolri Melukai Umat Islam
Redaktur : Tim Redaksi