jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Komjen Pol Budi Gunawan yang diusulkan sebagai calon Kapolri dan telah mendapat persetujuan Komisi III DPR agar tidak dilantik menjadi orang nomor 1 di kepolisian. Pasalnya, Budi sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, permintaan supaya seorang tersangka tidak dilantik untuk menduduki jabatan tertentu bukan terjadi saat ini saja. Sebelumnya, KPK sudah menyampaikan permintaan itu pada saat seorang tersangka menjadi anggota DPR terpilih.
BACA JUGA: Dilantik, KMP-KIH Bagi-bagi Pimpinan Banggar
Bambang menambahkan, permintaan KPK supaya seorang tersangka tidak dilantik untuk mengisi jabatan tertentu juga dilakukan pada kasus Hambit Bintih yang terjerat kasus suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi.
"Bahwa seseorang yang sudah dinyatakan tersangka oleh KPK, maka KPK sesuai dengan sikap yang selama ini sudah diberikan maka harus konsisten meminta untuk tidak dilakukan pelantikan dan itu sikap yang biasa sudah dilakukan KPK selama ini," kata Bambang di KPK, Jakarta, Rabu (14/1).
BACA JUGA: KPK Percepat Proses Hukum Suryadharma Ali
Komisi III DPR menyetujui Budi menjadi Kapolri sebagaimana usulan Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil secara aklamasi oleh sembilan fraksi minus Partai Demokrat dalam rapat pleno Komisi III, Rabu (14/1).
Menanggapi soal itu, Bambang mengungkapkan hal itu merupakan kewenangan DPR. KPK, sambung dia, akan berpijak kepada fungsi utamanya yaitu melakukan penegakan hukum.
BACA JUGA: Jokowi Belum Putuskan Nasib Budi Gunawan
"KPK akan berpijak pada fungsi-fungsi utamanya yaitu dalam proses penegakan hukum melakukan penegakan hukum secara baik dan benar, bertanggung jawab dan profesional," tandas Bambang.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akhirnya Badan AirAsia QZ8501 Ditemukan, Ini Foto-Fotonya
Redaktur : Tim Redaksi