jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para kepala daerah, termasuk Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tidak menyelewengkan dana bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada Serentak 2020.
KPK sendiri memastikan akan terus mengawasi dana-dana bantuan sosial di kondisi pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Mbak Rina Widya dan Dua Rekannya Tak Berkutik Saat Digerebek di Kamar
“Kami ingatkan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana, itu yang kami ingatkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Selasa (3/11).
Pria yang akrab disapa Alex itu menuturkan, sejauh ini temuan pihaknya masih kerap terjadi sejumlah kepala daerah yang menggunakan dana bansos untuk kepentingan pilkada.
BACA JUGA: Dua Dokter Berkelahi di Klinik, Gara-gara Masalah Sepele, Ya Ampun
Itu sebabnya, dalam masa pandemi ini, KPK bakal maksimal memantau dengan menggandeng pihak terkait lainnya, seperti Bawaslu dan KPU.
“Untuk menyalurkan bansos, tetapi ditebengi calon-calon dari petahana. Ada beberapa kejadian seperti yang diketahui kan ada yang ditempeli identitas dari kepala daerah dan petahana. Dan itu juga salah satu bentuk penyimpangannya. Hal itu yang kami ingatkan secara terus menerus kepada calon kepala daerah yg dari petahana supaya tidak menggunakan anggaran daerah APBD,” ujarnya.
BACA JUGA: MAKI: Masyarakat Menunggu KPK Menangkap Harun Masiku Ketimbang Hiendra Soenjoto
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, bantuan sosial dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemda jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik petahana dalam pemilihan kepala daerah. Jangan ada gambar kepala daerah dalam paket bantuan.
"Masalah bansos tadi, itu memang menjadi salah satu dari tiga kegiatan yang tidak terlepas dari penanganan Covid-19. Penanganan Covid-19 ini adalah satu masalah kesehatan, mencegah penularan, perawatan dan testing dan lain-lain. Yang kedua, adalah pemberian bantuan sosial bagi mereka yang terdampak. Yang ketiga, adalah menjaga agar ekonomi tetap bisa berjalan," kata dia.
Oleh karena itu, eks Kapolri ini meminta kepada daerah tidak memasang identitas diri, nama, foto dan lain-lain dalam memberikan bansos tersebut.
BACA JUGA: Pernyataan Tegas Letjen Dodik Soal Dua Anggota TNI yang Dikeroyok Pengendara Moge
"Sebetulnya juga bisa kontestan yang lain yang nonpetahana, dia juga bisa mencari celah sebetulnya, ada orang yang tidak terima cara pembagiannya tidak rata itu menjadi amunisi bagi dia untuk melakukan negatif kampanye, mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekpos kekuatan sendiri, tetapi bukan sesuatu yang hoaks atau sesuatu yang bohong,” imbuhnya. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga