'KPK' Palsu Gentayangan di NTB

JAKARTA - Pernyataan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) KH Zulkifli Muhadli tentang adanya makelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bergentayangan di KSB, NTB mendapat tanggapan serius dari KPKJuru bicara KPK Johan Budi mengatakan, akhir-akhir ini memang banyak orang yang mengaku dari KPK untuk melakukan pemerasan, bahkan sampai saat ini aparat hukum sudah menangkap lebih dari 100 orang yang mengaku sebagai staf KPK tersebut

BACA JUGA: Alokasi PNPM Mandiri untuk Sulut Rp 146,1 M

'

'Kami minta kepada Bupati KSB, KH Zulkifli Muhadli untuk membuktikan jika ada oknum KPK yang meminta uang, biar kami (KPK, Red) bisa tangani secara cepat,'' kata Johan Budi pada JPNN di Jakarta, Rabu (26/11) .

Dia menegaskan agar bupati KSB jangan mengumbar rumor''Bila perlu, pak bupati bias langsung kontak KPK,'' tantang Johan

BACA JUGA: Ari Sigit Jadi Saksi Korupsi Kasus SPTA

Sebelumnya, Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli mengakui kalau akhir-akhir ini di KSB tengah bergentayangan orang yang mengaku sebagai makelar KPKTak tanggung-tanggung oknum tersebut menawarkan jasa untuk bisa melobi KPK

BACA JUGA: Mendagri akan Resmikan IIP

Modus yang digunakan adalah dengan cara menghubungi orang-orang dekat bupati, termasuk ajudannya''Oknum tersebut meminta uang sebanyak Rp 3 M jika tidak mau nasib saya seperti nasib bupati Lombok Barat (Lobar),'' kata Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli menirukan ucapan oknum tersebut.

Beruntungnya, tawaran itu ditolak oleh bupati dan orang kepercayaan bupati ituKarena, bupati merasa dirinya tidak penah bersalah''Saya tidak pernah akan mau mengeluarkan uang sepeser pun,'' ungkapnya sembari menjelaskan kalau dirinya telah mengetahui identitas oknum yang menjadi makelar KPK ituHanya saja, orang nomor satu di KSB itu enggan menyebutkan identitas oknum makelar dimaksud.

Dari penelusuran JPNN, tawaran untuk berdamai dengan KPK rupanya bukan saja terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akan tetapi terjadi juga di Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Modus operandi yang dilakukan oleh oknum tersebut yakni dengan menghubungi kepala daerah yang pernah dilaporkan ke KPK terkait dugaan kasus korupsi yang dituduhkannya.

Seperti halnya modus yang dilakukan kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, oknum yang mengatasnamakan KPK menyurati bupati Bima dengan menggunakan kop surat berlogo KPKSurat tersebut menginformasikan tentang proses penyidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh bupati BimaBahkan, dalam surat perintah penyidikan itu, ditandatangi langsung oleh Direktur Penindakan KPK Ade Raharja.

Sumber JPNN yang identitasnya tidak mau dipublikasikan menjelaskan, sebenarnya Walikota Bima H Nur Latief dan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen sudah menyerahkan dana kepada oknum yang membawa surat perintah penyidikan tersebut"Yang paling banyak menyerahkan dana walikota BimaKalau bupati Bima belum mencapai ratusan juta rupiah,'' tandasnya sambil menginformasikan bahwa oknum yang mengantar surat ke bupati Bima dan walikota Bima berasal dari etnis Mbojo juga.(sid/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sidangkan John Key, Pengadilan Minta Jaminan Keamanan